Setelah Sumsel, Giliran Replanting Sawit Medan Dibuka Jokowi

Medan, MerdekaNews - Setelah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo meresmikan program peremajaan kelapa sawit petani (replanting) di Sumatera Utara.  

Kalau tak ada aral, presiden membuka replanting sawit yang dipusatkan di Dolok Masihul, Kabupaten Serdangbedagai, Sumut, pada 25 November 2017.

"Sumut menjadi provinsi kedua program peremajaan sawit petani menggunakan dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang di Medan, Senin (6/11/2017).

Ternyata, kedatangan Bambang adalah untuk Rapat Koordinasi Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Sumut yang bakal dibuka presiden. Rapat digelar dengan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pejabat kepala daerah pemerintah kabupaten/kota.

Bambang menjelaskan, lahan yang sudah siap diajukan untuk replanting seluas 1.214 hektar. Lokasnya di tiga kabupaten yakni Serdang Bedagai (54 hektar) dengan 38 pekebun di Desa Kutapinang. Di Serdang Bedagai replanting bermitra dengan PT Paya Pinang dan BNI.

Kedua, Kabupaten Langkat dengan luas lahan 256,92 hektar, 114 pekebun bermitra dengan PT Perusahaan Perkebunan Nusantara atau PTPN II dan BRI. Ketiga, Kabupetan Labuhanbatu Selatan, luas lahannya 558,76 hektar dengan 278 pekebun, bermitra dengan PT Nubika Jaya, Asian Agri dan BRI.

masih kata Bambang, pada 2017, luas usulan peremajaan sawit di Sumut mencapai 8.083 hektar dari 11 kabupaten yakni Serdangbedagai (1.100 ha), Langkat (508 ha), Labuhanbatu Selatan (556 ha), Asahan (955 ha), Labuhanbatu (343,98 ha),

Kemudian Batubara (270,61 ha), Simalungun (973 ha), dan Labuhanbatu Utara (979,5 ha), Padanglawas Utara (210,8 ha), Padanglawas (1.190 ha), dan Deliserdang 996 (ha).

Tetapi tidak semua usulan itu siap atau disetujui direplanting karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. "Jadi untuk tahun 2017 ini, baru dari tiga kabupaten seluas 1.214 hektare yang mendapat persetujuan direplanting," kata Bambang.

Secara nasional, ujar Bambang, tahun ini, replanting ditargetkan seluas 20.780 hektar di delapan provinsi penghasil sawit. "Karena setiap provinsi persiapannya tidak sama, jadi siapa yang siap itu yang diresmikan,"katanya.

Oleh karena itu, ujar Bambang, keaktifan dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sangat berperan besar atas keberhasilan petani masuk dalam program replanting. "Kehadiran Presiden Joko Widodo di program replanting sawit petani itu diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai masalah kelapa sawit di Sumut," katanya.

Mulai kasus masalah lahan yang berada atau bersinggungan dengan kawasan untuk dilepaskan.

Juga kasus lahan yang belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) masalah tanaman sawit yang belum teratasi. "Bagi petani yang belum berhasil ikut dalam program tersebut diharapkan bisa secepatnya dilengkapi karena pada 2018 masih ada program serupa," ujarnya.

Pemerintah daerah bisa mengusulkan lahan petaninya untuk masuk dalam program replanting itu karena pada 2018 ada program replanting secara nasional seluas 165.000 hektar.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati mengatakan, kelengkapan dokumen memang sangat penting dalam program peremajaan kelapa sawit yang didanai oleh BPDPKS.

Dinas Perkebunan berharap pemerintah kabupaten/kota siap membantu petani melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan dalam program replanting itu.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya mengatakan, pemkab senang dan siap menjadi tempat pelaksanaan peresmian program replanting sawit yang dipusatkan di Kecamatan Dolok Masihul.

  (Setyaki Purnomo)