6 Kementerian/Lembaga Manfaatkan Pemutakhiran Data PK BKKBN untuk Tangani Stunting

Jakarta, MERDEKANEWS -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa hasil pemutakhiran data Pendataan Keluarga (PK) telah dimanfaatkan setidaknya oleh enam kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan stunting.

"Selain untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (11/07).

"Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah," sambungnya.

Hasto menuturkan pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (PK-23) berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address. 

Pada tahun ini, dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga pada 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran dengan melibatkan 101.629 kader pendata.

Lewat pendataan ini, ada enam kementerian/lembaga yang memanfaatkannya yakni Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah, Badan Pangan Nasional (BPN) melalui program penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting.

Pihak selanjutnya adalah Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga beresiko stunting secara geospasial, Kemenko PMK dan TNP2K dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Hasto menyebut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) juga memanfaatkan data hasil pemutakhiran itu, untuk penyaluran program bantuan gizi nusantara pada lokus KKN Tematik.

"Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika memanfaatkan hasil pemutakhiran itu untuk penyaluran Set Top Box (STB) kepada keluarga miskin,” katanya.

Sementara Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti mengatakan pemutakhiran PK-23 dilaksanakan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran agar intervensi yang dilakukan dapat menjadi lebih tepat dan akurat.

Seperti dilansir dari antaranews, Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 dilakukan selama satu bulan yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.

Hingga Senin (10/7), BKKBN mencatat telah memutakhirkan 4.608.991 data keluarga atau 29,35 persen secara nasional. Dengan 13 provinsi mempunyai capaian pemutakhiran data di atas angka persentase nasional.

“Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu metode dan telepon pintar yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi,” kata Lina.