BNPP Komitmen Mengawal Kawasan Perbatasan Peroleh Pemerataan Pembangunan

Dobo, MERDEKANEWS -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong daerah yang masuk ke dalam kawasan perbatasan negara mendapat perhatian yang sama dari Pemerintah pusat, salah satunya dalam hal pembangunan.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, baru-baru ini melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Kamis (13/4/2023). Dalam lawatannya tersebut Jeffry mendorong Pemerintah Daerah secara aktif berkoordinasi dengan BNPP dan Kementerian/Lembaga anggota BNPP agar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru lebih meningkat.

"Dalam Rakortekbang BNPP hanya ada satu usulan yang lolos yakni pembangunan jembatan di Moa MBD, dan sementara lainnya belum diakomodir. Olehnya, dalam kunjungan kerja ini untuk lakukan koordinasi dengan Pemda setempat agar bagaimana diperjuangkan sehingga dapat diakomodir di tahun depan," ujarnya.

Jeffry mengaku ia telah bertemu dengan Wakil Bupati, Muin Sogalrey, untuk membicarakan banyak hal terkait pembangunan di daerah perbatasan. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam urusan pembangunan kawasan perbatasan.

Sebagai badan koordinator terkait pengelolaan perbatasan negara, Jeffry menegaskan BNPP akan mengawal dan memperjuangkan hak kabupaten-kabupaten perbatasan untuk memperoleh pemerataan pembangunan.

"Jadi hal yang sama pula akan kita perjuangkan di wilayah perbatasan lainnya, seperti di Aru, MBD dan KKT, sehingga pemerintahan yang ada di wilayah perbatasan juga mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Australia. Kabupaten Kepulauan Aru berdekatan dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten kepulauan Tanimbar.