Golkar Ingin Mahar Politik Diharamkan

Jakarta, MERDEKANEWS -Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono perihatin ditangkapnya Bupati Jombang Nyono Suhari yang dulu menjabat ketua DPD Golkar Jawa Timur, oleh KPK karena kasus dugaan suap.

Golkar ingin agar ada undang-undang yang mengharamkan mahar politik.

"Saya sendiri tak setuju ada mahar politik karena ini menimbulkan persoalan, akan menyedot energi yang besar bagi kader Golkar. Mungkin kalau perlu ada perundangan yang mengharamkan," ujarnya, Kamis (8/2/2018).

Terkait status Nyono, Golkar menyerahkannya kepada hukum yang berlaku. Golkar, di era Airlangga yang mengusung tagline 'Golkar Bersih', disebut Agung tak akan memberi toleransi bagi kader yang korupsi.

"Tak ada toleransi bagi kader yang korupsi. Pak Nyono sendiri sebagai ketua DPD Golkar menyatakan pengunduran diri, baik sebagai ketua Golkar atau bupati," tutur Agung.

Menurutnya, sikap Pa Nyono mengundur diri sudah sesuai tagline Golkar sekarang ingin bersih dari korupsi. 

"Siapapun kader Golkar korupsi dan terbukti, maka dia harus menanggung risiko dikeluarkan partai," tegas dia.  (Hadrian )