Jakarta, MERDEKANEWS -Bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku, akan mengambil sikapnya setelah pensiun pada April, mendatang. Maju Nyapres atau Cawapres ?
Hal itu ditegaskan Gatot menanggapi kesiapannya masuk politik dan capres dalam acara Future of You(th) Buka Talks by Bukalapak, Plaza City View Kemang, Jakarta, Senin (5/2/2018).
"April saya akan tentukan,"ujarnya.
Baginya, sistem demokrasi yang terbuka membuat siapa saja bisa diunggulkan untuk menjadi pemimpin bangsa, apalagi mendapat dukungan dari media. Tetapi untuk saat ini, Gatot mengaku tidak akan mau berbicara mengenai politik praktis apalagi terjun ke politik.
"Mau ditanya apa saya tidak akan jawab tidak akan ngomong karena saya masih tentara. Nanti kalau saya masuk politik praktis digorok saya," katanya berseloroh.
Ditanya mengenai tren dukungan yang terus menguat, Gatot lagi-lagi mengelaknya.
"Nanti saja, saya masih tentara," katanya.
Kalaupun ada partai politik yang meminang, Gatot menegaskan akan menolaknya.
"Saya tidak bisa dipinang saat ini," katanya.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sebelumnya merilis hasil survei mengenai popularitas para tokoh yang berpeluang maju sebagai Cawapres.
LSI membagi 5 (lima) jenis bursa wapres di Pilpres 2019 nanti. Kelima jenis itu berasal dari panggung berbeda.
Ada wapres berlatar belakang militer, berlatar belakang Islam, berlatar belakang partai politik, pemimpin atau gubernur provinsi strategis dan berlatar belakang profesional.
Untuk wapres berlatar belakang militer, tiga nama ini paling menonjol. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan popularitas sebesar 71.2 persen. Gatot Nurmantyo dengan popularitas sebesar 56.5 persen. Moeldoko dengan popularitas 18.0 persen.
"Meskipun popularitas Moeldoko masih rendah, namun masuknya Moeldoko dalam kabinet Jokowi membuka peluang memainkan langkah gambit," jelas peneliti LSI, Adjie Alfaraby di kantot LSI, Jakarta, pekan lalu.
Dari bursa cawapres berlatar belakang Islam, ada 2 nama yang berpeluang dibanding tokoh yang lain. Kedua nama tersebut Muhaimin Iskandar (Cak Imin) popularitasnya sebesar 32.4 % dan TGH M. Zainul Majdi (TGB), yang popularitasnya sebesar 13.9 %.
"Cak Imin sudah pula mulai aktif melakukan sosialisasi sebagai cawapres. Sungguhpun tingkat pengenalan Zainul Majdi masih rendah, namun tingkat kesukaan publik yang mengenalnya sangat tinggi, di atas 70 persen," lanjutnya.
Dari bursa cawapres dari latar belakang partai politik, menurutnya ada 2 (dua) nama yang muncul. Airlangga Hartarto dengan popularitas sebesar 25%, sebagai Ketua Umum partai Golkar dan Budi Gunawan sebesar 16%.
"Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala BIN. Sejarah membawanya melambung dengan simbol PDIP. Sementara Airlangga Hartarto juga datang tak terduga. Sejarah pula yang membawanya menjadi ketum Golkar dalam “injury time,” dan momen menentukan," ucap Adjie.
Cawapres berlatar belakang partai hanya dimasukan PDIP dan Golkar, karena lanjut Adjie, karena kedua partai ini punya kekuatan bargaining lebih besar di banding partai lain. (Hadrian)
-
PDIP Tanggapi Ketua TKN Prabowo-Gibran: Upaya Politik Devide Et Impera Zaman Kolonialisme Belanda PDI Perjuangan (PDIP) meyakini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) solid dalam memenangkan pasangan nomor urut tiga di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Melawan Lupa : Pilpres 2009 Paslon Megawati - Prabowo (Mega Pro) Vs #Asal Bukan Prabowo Saya menjadi bagian dari salah satu pelaku sejarah dari Gerakan mendukung Paslon No.1 Megawati Soekarnoputri- Letjen (P) Prabowo Subianto( MEGA-PRO) pada Pilpres Tahun 2009 yang lalu.
-
Masyarakat di Sekitar Pasar Klewer Solo Ternyata Pilih Anies-Muhaimin Masyarakat Solo yang beraktivitas di seputaran Pasar Klewer Solo, ternyata banyak yang menyatakan dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan - Muhaimin dalam Pilpres, 14 Februari 2024 kelak.
-
Apes! Coba Turunkan Bendera Parpol, Warga Sragen Malah Tewas Kesetrum tersetrum saat menurunkan bendera partai politik yang ada di depan rumahnya
-
Hasto Ngaku Dapat Cerita Kartu Truf Ketum Parpol dan Kerasnya Tekanan Kekuasaan Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang