merdekanews.co
Senin, 20 Mei 2024 - 15:10 WIB

Pj Gubernur Al Muktabar: Inflasi di Provinsi Banten Terkendali

Deka - merdekanews.co
Pj Gubernur Al Muktabar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/5/2024). Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir.

Banten, MERDEKANEWS -- Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan inflasi di Provinsi Banten terkendali, pasokan dan persediaan barang terjaga serta harga masih terjangkau oleh masyarakat. Hal itu menjadi tanda perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

Hal itu terungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/5/2024). Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir.

“Secara umum, berdasarkan laporan kementerian dan lembaga terkait, berdasarkan kecenderungan turun. Termasuk juga di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar.

“Beberapa komoditi yang masih perlu kita sikapi secara sungguh-sungguh seperti cabai dengan variannya, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Telurnya sudah cukup enak,” tambahnya.

Dikatakan, untuk bawang merah memperkuat hubungan antar daerah.

“Kabupaten Pandeglang yang termasuk tinggi, kami akan berkonsentrasi untuk mengambil langkah-langkah teknis. Begitu juga dengan Kota Serang dan Kota Cilegon,” jelas Al Muktabar.

“Memang perlu untuk kita konsentrasi mengendalikan inflasi mingguan, bulanan yang pada akhirnya nanti tahun ke tahun (tahunan, red),” tambahnya.

Ditegaskan, pihak akan terus menggiatkan langkah-langkah seperti pasar murah, menanam dan lainnya. Sembilan langkah yang harus harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi adalah: 1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; 2. Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah; 3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; 4. Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam; 5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; 6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; 7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; 8. Merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengendalian pengendalian inflasi; serta 9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

“Untuk penggunaan BTT belum kita gunakan karena dengan instrumen umum biasa kita masih melakukan langkah-langkah teknis,” jelas Al Muktabar.

Al Muktabar mengaku akan turun ke lapangan terkait agenda perkembangan tanam cabai di Kabupaten Serang, bawang merah di Kabupaten Pandeglang, serta sentra produksi lainnya. Termasuk memeriksa ketersediaan barang di pasar-pasar tradisional.

Menurutnya, dengan kondisi cuaca yang mendukung, seharusnya produksi komoditas pangan yang berkontribusi pada inflasi tidak terganggu.

“Alam kita sangat mendukung. Nanti kita ke lapangan hambatan apa yang terjadi,” jelasnya.

“Secara umum masyarakat masih berjalan dengan baik. Tidak ada kekurangan komoditi dan harga yang masih terjangkau oleh masyarakat. Menandakan rantai ekonomi berjalan dengan baik,” pungkas Al Muktabar.

Sementara itu, dalam Rapat Pimpinan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti memberi arahan kepada OPD terkait untuk berkoordinasi bersinergi dengan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengendalian inflasi. Terutama dalam gerakan tanam, pelaksanaan HPP gabah, pasokan beras, daging ayam, bawang putih, hingga bawang merah.

“Berpegang pada data ketika ke Kabupaten/Kota sehingga tepat sasaran,” ucapnya.

Dalam arahannya, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengarahkan para kepala daerah untuk tidak bergantung pada rantai distribusi dari wilayah lain. Bagi daerahnya cocok untuk menanam, cabai dan bawang merah agar melakukan gerakan tanam.

“Bagi Kepala Daerah yang melihat daerahnya cocok dan masih bisa gerakan penanaman agar dilaksanakan,” ujarnya.

(Deka)