Jakarta, MERDEKANEWS -Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), di Pulau Reklamasi jalan terus. Dasar hukum penerbitan HGB dinilai, sudah benar dan kuat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil pun ogah batalkan HGB pulau reklamasi. Sofyan menegaskan, instansinya punya dasar kuat untuk menerbitkan sertipikat HBG bagi pulau hasil menguruk laut di Teluk Jakarta itu.
"Pertama, kami tidak bisa batalkan HGB tersebut. Karena HGB itu telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan permintaan Pemda DKI dan ada perjanjian," kata Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/2/2018).
Menteri asal Nangroe Aceh Darussalam itu menegaskan, kementerian yang dipimpinnya hanya melihat posisi Pemda DKI tak peduli siapa pun gubernurnya. Sebab, keputusan menerbitkan sertipikat HGB juga demi kepastian hukum.
Karena itu, Sofyan mempersilakan Anies untuk menarik kembali dokumen-dokumen terdahulu yang telah dikirim oleh gubernur sebelumnya. Namun, sambung Sofyan, hal itu tidak akan membatalkan sertipikat HGB yang telah terbit berdasar dokumen tersebut.
Sofyan juga menepis tudingan Anies yang menyebut BPN telah menerbitkan hak pengelolaan lahan HPL untuk Pulau D tanpa mengacu prosedur.
"Itu tidak k ada. Kalau ada buktinya saya akan pelajari," pungkasnya. (Hadrian)
-
Konferensi Pers Kementerian ESDM Soal Penambangan Ilegal Bijih Emas di Kabupaten Ketapang Kerugian negara akibat kegiatan tambang illegal ini masih dalam penghitungan dari lembaga terkait yang mempunyai kompetensi untuk menghitung kerugian negara
-
Kementerian PANRB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi Formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap
-
Kementerian BUMN Gelar KAWFEST 2024 Dorong UMKM Fesyen Lokal dan Regenerasi Desainer Muda Keberagaman budaya Indonesia dapat terlihat dari berbagai jenis wastra dan motif yang ditampilkan dalam keunikan wastra nusantara dari masa ke masa. Keunikan wastra nusantara tersebut memiliki nilai jual baik di tingkat nasional maupun global
-
Wujudkan Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penyusunan Arsitektur SPBE Keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat
-
Kementerian PANRB Pacu Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat Tingkatkan Pengelolaan Pengaduan Jawa Barat telah memiliki modal yang baik dalam pengelolaan pengaduan melalui LAPOR! dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola LAPOR! dengan adanya tim khusus yang membidangi pengelolaan pengaduan