Diskusi Publik NGG Jakarta: Dorong Kedaulatan Ekonomi dan Penguatan Kelas Menengah

Jakarta, MERDEKANEWS – Kelas menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional justru menghadapi tantangan besar. Dalam forum diskusi Gemilang Business Forum yang digelar Komunitas Pemberdayaan Nusantara Gilang Gemilang (NGG) Jakarta, di Harper Hotel Jakarta, Kamis (20/03/25), sejumlah pakar dan tokoh membahas realitas yang dihadapi kelas menengah serta bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya.

Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ahmad Karim, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia hanya mencapai 13%. Padahal, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan setidaknya 85% penduduk yang masuk dalam kategori kelas menengah.

"Kelas menengah kita mengalami penurunan, sementara Indonesia Emas 2045 membutuhkan 85% kelas menengah yang kuat dan mandiri," ujar Ahmad Karim dalam diskusi tersebut.

Penurunan ini menunjukkan bahwa kelas menengah menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak, ketidakpastian regulasi, hingga daya beli yang melemah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kelas Menengah: Antara Harapan dan Kenyataan

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai sektor usaha, Mardani Alisera, anggota DPR RI, menyoroti bahwa kelas menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini masih kurang memberikan perlindungan dan insentif yang cukup bagi mereka.

"Kehadiran Komunitas NGG bisa menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di kelas menengah, meski di sisi lain kebijakan pemerintah kurang berpihak bagi kelas menengah di negara kita," tegasnya.

Mardani menekankan bahwa kelas menengah bukan hanya sekadar kelompok yang memiliki daya beli lebih tinggi dibandingkan kelas bawah, tetapi juga kelompok yang aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan inovasi ekonomi. Jika mereka terus mengalami tekanan tanpa adanya kebijakan yang jelas, maka ketimpangan sosial dan ekonomi berpotensi semakin melebar.

Di sisi lain, Presiden NGG, Puguh Wiji Pamungkas, menekankan bahwa komunitas harus berperan dalam membantu kelas menengah tetap bertahan dan berkembang. Menurutnya, NGG hadir sebagai gerakan komplementer yang memberikan solusi konkret bagi para pelaku UMKM dan profesional agar mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi yang ada.

"Kita lebih memilih menyalakan lilin harapan dibandingkan mengutuk kegelapan malam. Kita lebih memilih berbuat dan berkontribusi dengan apa yang kita bisa untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa, dibandingkan hanya menyalahkan keadaan," ungkap Puguh.

Regulasi dan Kepastian Hukum Masih Jadi Tantangan

Salah satu faktor yang dianggap menghambat pertumbuhan kelas menengah adalah ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah. Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, dunia usaha sulit berkembang.

"Salah satu yang dibutuhkan oleh dunia usaha hari ini adalah adanya kepastian hukum dan regulasi, agar bisa menjadi bagian yang turut menggerakkan kedaulatan ekonomi bangsa," jelas Feri.

Ia menambahkan bahwa kelas menengah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus lebih mandiri dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Namun, tanpa adanya dukungan regulasi yang jelas dan stabil, pertumbuhan kelas menengah akan terus terhambat.

Coach Dr. Fahmi turut menyoroti masalah ini dengan pendekatan filosofis. Menurutnya, Indonesia masih jauh dari konsep negara ideal seperti yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Namun, ia percaya bahwa dengan inovasi, kreativitas, dan semangat pantang menyerah, kelas menengah dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa.

"Negara kita masih jauh dari konsep negara ideal menurut Al-Farabi, namun kita harus tetap bekerja keras dan berkarya menjadi solusi atas permasalahan bangsa," pungkas Coach Dr. Fahmi.  *** (Won008)