
Jakarta, MERDEKANEWS - Survei lapangan yang dilakukan di enam provinsi di pulau Jawa menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat konsisten menguat, berselisih tipis dengan Partai Golkar dan Partai Gerindra. Survei ini dilakukan sejak 28 Agustus sampai 12 September 2022, dengan melibatkan 1.200 responden.
Temuan ini disampaikan dalam pemaparan hasil survei se-Jawa yang dilakukan lembaga survei The Republic Institute di Jakarta (4/10).
Dalam survei dengan margin of error 2,8 persen, elektabilitas Demokrat mencapai 11,1 persen, tidak jauh berbeda dengan elektabilitas Golkar sebesar 12,2 persen dan Gerindra sebesar 12,8 persen. PDIP bertengger di atas ketiga partai ini, dengan tingkat elektabilitas PDIP 20,5 persen. Menyusul dibawah Gerindra, Golkar dan Demokrat adalah PKB 9,3 persen, NasDem 7,7 persen, PKS 7,5 persen, PAN 4,9 persen, PPP 4,1 persen, dan PSI 1,0 persen.
Peneliti Utama The Republic Institute Dr. Sufyanto menjelaskan, "Peningkatan signifikan elektabilitas Partai Demokrat disebabkan responsivitas dari pengurus Demokrat di wilayah dan daerah-daerah, di enam provinsi di Pulau Jawa, yang bergerak langsung ke bawah menyapa masyarakat."
"Partai Demokrat juga berhasil mengkapitalisasi isu-isu perubahan dan perbaikan di tengah beban rakyat yang makin tinggi pada masa akhir kepemimpinan saat ini. Perubahan dan perbaikan telah menjadi narasi utama yang ditawarkan Demokrat, dipimpin Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada masyarakat," kata Dr. Sufyanto.
Selain itu, faktor lainnya yang dianggap berpengaruh atas peningkatan elektabilitas Demokrat di pulau Jawa adalah tokoh partai, keluarga, organisasi, relawan, ideologi, dan perkawanan.
“Faktor tokoh partai sebesar 33,6 persen, ikut keluarga 15,4 persen, lingkungan organisasi 14,1 persen, relawan 11,5 persen, ideologis 10,5 persen, ikut teman 5,7 persen, dan lain-lain 5,7 persen,” timpal mantan Ketua Bawaslu Jatim ini.
Adapun partai-partai yang elektabilitasnya berada di bawah 1 persen adalah Perindo, Gelora, Hanura, PBB, PKN, dan Partai Umat. “Sedangkan mereka yang belum menentukan pilihan sebesar 7 persen,” pungkas Sufyanto. (Gunawan Arianto)
-
ASN Terapkan FWA 7 Hari Jelang Lebaran Idul Fitri, Atasi Macet Saat Mudik 2025 kebijakan itu bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran
-
Tinggi Badan Tak Penuhi Syarat, Tri Gagal Diterima Meski Raih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus
-
Kewenangan Berada di Provinsi dan Pusat, Siapa Beri Izin Pagar Laut Kabupaten Tangerang? seluruh rangkaian perizinan hingga pengelolaan kawasan pesisir pantai itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pusat
-
Pagar Laut Harus Dibongkar: Negara Punya Aturan, Jangan Lakukan Kegiatan Tak Berizin negara ini punya aturan. Tidak boleh kita semana-mana melakukan kegiatan yang tidak berizin,