BREAKING NEWS
-
-
Modernisasi Perkeretaapian Jabodetabek Libatkan BUMN dan Swasta
-
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina - ENI Tandatangani MOU Kerja Sama Pengelolaan Hulu Migas
-
Arus Balik Lebaran, Anak Usaha Pertamina Pelita Air Capai On Time Performance hingga 95%
-
Erick Thohir: Arahan Saya Kepada BUMN Adalah Pembelian Dollar Dilakukan Secara Optimal, Terukur, Sesuai Kebutuhan
-
UMKM Binaan Pertamina Menjadi Incaran Pemudik Pada Musim Mudik Lebaran
-
Kemendagri Sampaikan Isu-isu Pembangunan Daerah Provinsi Maluku
-
Tunjukkan Stabilitas Prospek Perusahaan: ELNUSA Terima Peringkat idAA dari PEFINDO
-
Semangat Idulfitri 1445 H Menggelorakan Keberlanjutan Gerakan Merdeka Belajar
-
Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global
Senin, 29 Januari 2018 - 19:03 WIB
NJOP Pulau C dan D
Jurus Cuti Sofyan Djalil Hindari Pemeriksaan Kasus Korupsi Reklamasi
Sofyan Djalil
Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil batal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi reklamasi. Batalnya Sofyan diperiksa lantaran sedang cuti.
"Kan masih cuti, tadi dihubungi oleh pihak beliau, saat ini beliau sedang berhalangan," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/1/2018).
Adi mengaku belum tahu kapan Sofyan bersedia diperiksa. Pihaknya menunggu konfirmasi dari pihak Sofyan terkait hal tersebut.
"Nanti kalau beliau sudah hadir akan dinformasikkan kepada kita," kata Adi.
Harusnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Sofyan pada Senin (29/1/2018) hari ini. Dia diagendakan diperiksa pukul 10.00 WIB di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi.
NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.
Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.
(AY Rijal)
-
Menteri Anas Apresiasi Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan penting dalam peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat
-
Sri Mulyani: Kerja ATR/BPN Tentukan Reputasi Indonesia di Seluruh Dunia
Kerja dari ATR/BPN akan menentukan reputasi Indonesia di seluruh dunia. Saya ingin ATR/BPN juga membuat reputasi yang hebat di seluruh dunia
-
Mentan Amran Dorong Kemen ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektar Sawah Indonesia
Pertanian di era bapak Presiden Jokowi pernah swasembada, dan itu capaian terbaik kita selama merdeka. Karena itu sekali lagi, saya berharap jutaan hektare lahan yang kita bangun ini mendapat sertifikat secara cepat
-
Amankan Aset Negara, Kemenperin Serah Terima Sertipikat Tanah Negara dari Kementerian ATR/BPN
Sertifikasi aset negara merupakan salah satu bentuk pengamanan aset secara hukum yang sangat penting, karena akan melindungi dan menjaga Barang Milik Negara (BMN) dari potensi masalah hukum, seperti sengketa, gugatan, atau beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah
-
Warga Pertanyakan Menteri ATR/BPN, Soal Sengketa Tanah Jatikarya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa penanganan permasalahan sengketa tanah Jatikarya telah tuntas dan satu tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Polri.