
Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil batal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi reklamasi. Batalnya Sofyan diperiksa lantaran sedang cuti.
"Kan masih cuti, tadi dihubungi oleh pihak beliau, saat ini beliau sedang berhalangan," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/1/2018).
Adi mengaku belum tahu kapan Sofyan bersedia diperiksa. Pihaknya menunggu konfirmasi dari pihak Sofyan terkait hal tersebut.
"Nanti kalau beliau sudah hadir akan dinformasikkan kepada kita," kata Adi.
Harusnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Sofyan pada Senin (29/1/2018) hari ini. Dia diagendakan diperiksa pukul 10.00 WIB di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Polisi tengah menyelidiki dugaan korupsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D, yang merupakan pulau hasil reklamasi.
NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.
Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.
(AY Rijal)
-
Mbah Tupon Jadi Korban: Jangan Sampai Tanah Rakyat Habis Dicuri Mafia Tanah! Dia pun meminta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus tersebut, karena jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah
-
Kebakaran Kantor ATR/BPN Dipastikan Tak Terkait Penghilangan Barbuk Kasus Pagar Laut Yang terbakar itu bagian Humas, di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apapun, jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti,
-
Pihak yang Terlibat Sudah Jadi Rahasia Umum tapi Kenapa Penanganan Kasus Sertifikat Pagar Laut Lamban? Penyelesaian kasus ini terkesan lamban, padahal sudah jadi rahasia publik siapa saja yang terlibat dalam kasus ini
-
Langkah Tegas Menteri Nusron Membatalkan Penerbitan Sertifikat Pagar Laut Harus Didukung! Ketegasan beliau yang memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Banten untuk membatalkan sertifikat yang telah terbit, harus didukung
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus