Partai Pencetus Penundaan Pemilu, Berpotensi Turbelensi Pencapresan Dan Legislatif

MERDEKANEWS-Usulan elit politik soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berpotensi turbelensi politik dan bisa  mengalami tsunami politik, khususnya terhadap pencapresan dan Pemilu Legislatif.

Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan, Mochtar Mohammad melalui keterangan tertulis, Kamis (3/3).

Menurutnya, usulan tersebut akan menghambat partai dan dirinya sendiri. 

"Bisa jadi mereka yang mengusulkan penundaan Pemilu
tersebut terhambat nyapres karena ulahnya sendiri. Begitu juga partainya terancam tidak lolos Parlement Tresold 4 persen ke Senayan," ucapnya.

Pria yang akrab disapa M2 tersebut memandang, hasil survei SMC pada tanggal 8 hingga 10 Februari 2022 yang dirilis pada Senin 28 Februai 2022, capres Partai Golkar 0,6 persen, capres PKB 0,2 persen, Zulkifli Hasan/PAN tidak terbaca (NA).

Survei ini pertanda sulit ketiga ketua umum tersebut diterima rakyat. Kemungkinan di internal partai partai pengusul tidak dilakukan melalui mekanisme partai.

"Sehingga bisa jadi ketiga ketua umum partai tersebut di persekusi oleh strong voternya," jelasnya.

Politisi senior PDI Perjuangan menambahkan, melihat tren terakhir, ketiga partai ini terancam tidak lolos parlemen treshold 4 persen, maka ada baiknya dilakukan Fusi (Penggabungan) ketiga partai tersebut, seperti yang terjadi tahun 1973.

Diketahui, ramai ramai ketua umum parpol memberikan usulan tentang penundaan Pemilu 2024. 

Sontak usulan ini menjadi polemik, sebab mengingat konstitusi di Indonesia pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. (Muh)