
Jakarta, MERDEKANEWS -Airlangga Hartarto harusnya meniru Puan Maharani yang langsung nonaktif di Partai PDI-Perjuangan saat masuk di kabinet kerja. Puan memilih fokus kerja sebagai Menko PMK di pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.
Ketua Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, Presiden Jokowi dianggap melanggar janji kampanye karena membiarkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Padahal, PAN ingat betul janji Jokowi yang tak memperbolehkan menteri rangkap jabatan supaya fokus kerja di kabinet. Dikhawatirkan kinerja Menperin tak maksimal
"Rangkap jabatan secara tidak langsung sudah melanggar janji kampanye Pa Jokowi," kata Yandri, Kamis (18/1/2018).
Anak buah Zulkilfi Hasan ini mengatakan, saat Jokowi baru meresmikan kabinet kerja, Jokowi meminta Puan Maharani nonaktif di Partai PDI Perjuangan. Hal itu supaya Puan bisa fokus kerja sebagai Menko PMK.
"Dulu Mba Puan diminta nonaktif di partai agar kerja di kabinet, tapi ini kenapa Pak Airlangga dibiarkan rangkap jabatan?," tanya Yandri.
Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa menterinya tak boleh merangkap jabatan. Hal itu disampaikan Jokowi saat masih menggodok formasi kementerian bersama Tim Transisi setelah terpilih.
"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan. (Redaksi)
-
Apapun Caranya, Pokoke PSI Harus Lolos ke Senayan Ada agenda besar yang hendak dicapai oleh Jokowi. Bagaimana Jokowi inginkan PSI lolos ke DPR
-
Hillary Brigitta Lasut Pimpin Perolehan Suara Sementara di Sulut Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara
-
Apes! Coba Turunkan Bendera Parpol, Warga Sragen Malah Tewas Kesetrum tersetrum saat menurunkan bendera partai politik yang ada di depan rumahnya
-
Hasto Ngaku Dapat Cerita Kartu Truf Ketum Parpol dan Kerasnya Tekanan Kekuasaan Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang
-
Bappenas Minta Parpol, Capres dan Cawapres Susun Program Berdasarkan RPJPN dan RPJMN Parpol dan capres/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan sehingga program bersifat konkret dan deliverable