
Jakarta, MERDEKANEWS -Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bakal mendeklarasikan calon gubernur untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu (7/1/2018). Pengumuman dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.
"Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, kami umumkan pada 7 Januari," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Ia mengatakan, deklarasi calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan diusung diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Terkait pembatalan calon gubernur Jawa Tengah, mantan anggota dewan ini menyatakan, partainya bukan membatalkan pengumuman cagub Jateng , yang awalnya direncanakan pada hari ini, berbarengan dengan empat provinsi yang dideklarasikan yakni Nusa Tenggara Barat, Lampung, Papua, dan Maluku Utara.
Menurutnya, PDI-Perjuangan tak ingin perhatian masyarakat hanya terpaku pada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebab menurut dia, Indonesia tak hanya dua provinsi tersebut.
"Kita berbicara tentang Indonesia raya loh. Artinya tidak hanya pada Jabar dan Jateng," ujar Hasto.
Sebelumnya, dijadwalkan pada hari ini partai banteng moncong putih akan mengumumkan calon gubernur bersama wakil gubernurnya di 4 daerah, diantaranya Lampung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Papua. Namun, dua daerah Sumut dan Jateng, dibatalkan.
(Muhammad)
-
Apes! Coba Turunkan Bendera Parpol, Warga Sragen Malah Tewas Kesetrum tersetrum saat menurunkan bendera partai politik yang ada di depan rumahnya
-
Hasto Ngaku Dapat Cerita Kartu Truf Ketum Parpol dan Kerasnya Tekanan Kekuasaan Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang
-
Bappenas Minta Parpol, Capres dan Cawapres Susun Program Berdasarkan RPJPN dan RPJMN Parpol dan capres/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan sehingga program bersifat konkret dan deliverable
-
Pegang Data Intelijen Parpol, Presiden Jokowi Klaim Bertindak Sesuai UU Gimana melanggar, kan Undang-undang (mengamanatkan) laporannya ke presiden
-
Jelang Pemilu, PPATK Diminta Pelototi Aktivitas Parpol PPATK harus ambil peran demi terwujudnya Pemilu 2024 berjalan adil dan damai.