Tanggapan Partai Demokrat atas Konferensi Pers ke-2 Pak Moeldoko Kemarin Sore

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya Herzaky Mahendra Putra,
Kepala Badan Komunikasi Strategis,
DPP Partai Demokrat.

Kami mencermati jumpa pers Pak Moeldoko kemarin sore, sebagaimana juga penjelasan beliau tiga hari lalu.

Penyangkalan, upaya mengecilkan serta ancaman halus yang beliau sampaikan sebenarnya sama sekali tidak membantu upaya komunikasi yang sehat, dan terbuka dalam ruang dialog demokrasi.

Kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang bahasa tubuh beliau yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan isi pernyataan beliau yang kontradiktif. Apa yang beliau sampaikan juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi kami yang menghadiri pertemuan serta fakta pengakuan yang kami dapatkan.

Sebagai contoh, dalam penjelasan tanggal 1 Februari, Pak Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat.

Tetapi, pada jumpa pers tanggal 3 Februari, Pak Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka. Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya.

Para kader yang ditemui ini, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024.

Mereka tidak curhat. Inilah yang membuat mereka kemudian melaporkan pertemuan ini pada DPP. Mereka kader-kader yang setia pada hasil Kongres ke-5 Partai Demokrat Tahun 2020.

Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB.

Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai.

Pada kasus kami, sejumlah mantan kader digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur organisasi kami.

Alhamdulillah, jajaran kepengurusan DPD dan DPC seluruh Indonesia kompak dan setia pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan kepengurusan hasil Kongres kelima.

Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet.

Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab.

Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi.

Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, Ketua Umum kami memilih tidak menyebut nama Pak Moeldoko secara terbuka untuk menghormati beliau sebagai senior. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Bapak Presiden.

Kami mengapresiasi dukungan luar biasa dari para akademisi, pengamat politik, media, dan berbagai unsur masyarakat sipil lainnya, selain tentu saja dari para pengurus, kader, dan simpatisan.

Mereka sama-sama sepakat, upaya pengambilalihan paksa ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan tidak boleh terjadi lagi.

Sayangnya, ruang dialog yang terbuka dan dijamin konstitusi ini tidak dimanfaatkan oleh Pak Moeldoko untuk bersikap transparan dan akuntabel. Yang kita dengar adalah penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman di sana-sini.

Di sisi lain, upaya preventif yang dilakukan Ketua Umum kami dengan menyampaikan pernyataan terbuka berhasil menyurutkan upaya-upaya untuk menggalang suara bagi KLB.

Seluruh DPD dan DPC, tanpa kecuali, menegaskan loyalitas dan kesetiaan mereka pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono serta kepengurusan DPP hasil kongres yang sah di tahun 2020.

Jadi, tidak ada persoalan atau perpecahan internal sebagaimana yang disorot sejumlah media.

Bagi kami, ini adalah persoalan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak di luar partai untuk mengganggu partai kami, dengan memanfaatkan segelintir mantan kader yang tidak cukup percaya diri untuk berpolitik dengan cara mereka sendiri, dan bolak-balik berupaya merongrong soliditas serta integritas partai kami.

Ini ancaman nyata bagi demokrasi. Ini juga menjadi lampu kuning bagi partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat.

Kami masih memegang janji dan komitmen Presiden untuk menegakkan Demokrasi Pancasila di negeri yang kita cintai ini.

Kami membuka isu ini ke publik karena konstituen kami dan publik berhak tahu, tentang apa yang diam-diam diupayakan untuk mengganggu partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Semoga kita semua, memiliki komitmen kuat, untuk merawat dan menegakkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di bumi Indonesia tercinta.

Mari, kita fokuskan energi kita, kembali bekerja membantu rakyat mengatasi pandemi dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.
Tuhan Yang Maha Esa bersama kita.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.