Jakarta, MERDEKANEWS - Politikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari angkat bicara mengenai angka virus corona atau Covid-19 Indonesia yang tembus satu juta kasus. Apalagi angka ini menjadi yang tertinggi ketimbang negara ASEAN lainnya.
Menurutnya, tingginya angka tersebut lantaran Indonesia tidak berani melakukan lockdown sejak awalnya muncul pandemi seperti yang dilakukan Selandia Baru.
“Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” kata Lucy kepada wartawan, Kamis (28/01/2021).
Anggota Komisi IX ini menuturkan bila sejak awal Partai Demokrat telah mengusulkan kepada pemerintah supaya mengambil kebijakan lockdown.
Ia menyampaikan bila kebijakan lockdown terbukti efektif di sejumlah negara, lantaran jelas memperhatikan aspek geografis yang memonitor mobilisasi warga.
“Karena itu, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan,” tuturnya.
Walaupun disadari, Lucy menyebut bila kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah minimal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
“Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu? Tentu jawabannya harus tersedia, dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown,” tandasnya.
Kasus Covid-19 sudah tembus 1 juta orang. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.
Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif.
PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19.
Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.
Karena itu, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown. (SY)
-
AHY: Allah SWT Berikan Jalan yang Terbaik Bagi Demokrat, Kalau Masih di Koalisi Lama Bisa Hancur Lebur coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur
-
AHY dan Moeldoko Jadi Sekutu, Dulu Dibegal Kini Saling Belai AHY dan Moeldoko yang dahulu sempat berseteru kini jadi sekutu. Tak ada lagi Pembegalan, kini keduanya saling belai
-
Hillary Brigitta Lasut Pimpin Perolehan Suara Sementara di Sulut Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara
-
Inisiatif AHY Turunkan APK Banyak Mendapat Apresiasi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung pembersihan APK yang dilakukan Sabtu (10/2) tengah malam saat memasuki masa tenang kampanye mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024.
-
Wujudkan Pemilu Demokratis dan Jurdil, DPR: Hak Rakyat Jangan Dihalangi, Ditekan dan Dimanipulasi! pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil