Mendag Tegaskan Perlu Sinergi Erat untuk Jadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia

Jakarta, MERDEKANEWS -- Pada gelaran International Halal Dialogue 2020 kemarin, Menteri Agama Fachrul Razi telah menegaskan komitmen Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia.

Dikatakannya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sangat wajar jika Indonesia menjadi perhatian dan kiblat dunia dalam industri halal. Antusiasme dunia itu, salah satunya ditunjukkan dengan adanya setidaknya 73 lembaga halal dari berbagai negara yang berminat mengajukan permohonan bermitra dengan Indonesia.

Mendukung gagasan itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia, dibutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, BUMN, organisasi kemasyarakatan serta publik secara umum. Hal itu sangat penting mengingat upaya untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor produk halal Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia merupakan hal yang cukup kompleks.

"Untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor produk halal Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia merupakan hal yang cukup kompleks. Untuk mencapai tujuan ini perlu kerja sama erat antar pemerintah, swasta, BUMN dan organisasi kemasyarakatan serta publik secara umum." ungkap Agus saat berbicara sebagai keynote speaker di nternational Halal Dialogue 2020, Kamis (29/10) kemarin.

Oleh karena itu, Agus mengatakan menyambut baik dengan diadakannya acara International Halal Dialogue oleh BPJPH Kemenag bersama Bank Indonesia itu, dengan harapan agar para pemangku kepentingan bisa duduk bersama, bersinergi serta mencari solusi terbaik dalam memaksimalkan ekspor (produk halal) tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, industri halal memiliki peran yang cukup signifikan atas positifnya neraca perdagangan Indonesia. Menurut datanya, neraca perdagangan Indonesia periode Januari-September 2020 menunjukkan surplus sebesar USD 13,51 Miliar. Surplus ini, lanjutnya, diharapkan memberikan sinyal optimisme bagi masyarakat dan pelaku pasar bahwa perekonomian Indonesia sudah on track menuju kondisi yang lebih baik.

Neraca perdagangan Indonesia ke negara OKI, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam yang memiliki tuntutan standard compliant atas jaminan produk halal yang cukup tinggi, untuk periode Januari-Agustus 2020 juga menunjukkan surplus sebesar USD 2,46 miliar, dengan angka impor sebesar USD 9,97 miliar dan ekspor sebesar 12,43 miliar.

"Baiknya ekspor produk Indonesia ke negara-negara dengan mayoritas populasi muslim tidak dapat dilepaskan dari peran produsen produk halal Indonesia, khususnya produk makanan, kosmetik dan obat-obatan, ketiganya berkontribusi sebesar 7,42% import produk halal dunia." imbuhnya.

Secara ukuran  pasar, lanjut Agus, negara OKI memang merupakan peluang yang luar biasa besar. OKI terdiri dari 57 negara anggota dengan total populasi muslim sebesar 1,86 miliar jiwa atau 24,1 % dari total populasi dunia. Jumlah populasi ini di luar pemeluk agama Islam di luar negara-negara OKI seperti India dan Ethiopia.Trend import produk halal negara OKI dari 2015-2019 juga menunjukkan trend positif sebesar 5,27%. Namun meski positif, Agus mengingatkan, Indonesia belum terlihat berperan secara maksimal khususnya untuk produk makanan, kosmetik dan produk obat-obatan. "Pangsa pasar produk halal Indonesia ke negara OKI masih harus kita maksimalkan." tegas Agus.

Agus mengatakan pihaknya mengidentifikasi ada sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dijadikan konsideran dalam menyususn strategi meningkatkan ekspor produk halal Indonesia di dunia, misalnya Indonesia berpeluang menjadi pusat-pusat halal global karena memiliki konsumen muslim terbanyak di dunia. Sayangnya masih banyak pelaku usaha terutama UMKM belum melakukan sertifikasi halal.

"Jumlah konsumen produk halal Indonesia berada di peringkat 1 dunia. Namun jumlah produsen produk halal hanya di peringkat 10. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bahu membahu mencari solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan dan memanfaatkan peluang ini." imbau Agus.

Terkait hal itu, Agus mengungkapkan pihaknya melakukan strategi meningkatkan perdagangan produk halal dengan menggabungkan berbagai instrumen yang tersedia. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan instrumen kebijakan seperti kebijakan relaksasi ekspor import produk halal tujuan ekspor, menguatkan akses pasar produk halal Indonesia di luar negeri, dan dengan melakukan berbagai program untuk penguatan pelaku usaha ekspor produk halal.

Salah satu langkah konkrit yang dilaksanakan Kemendag adalah turut serta dalam pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK yang mana sertifikasi halal bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Kemendag akan meneruskan fasilitasi sertifikasi halal tersebut pada tahun 2021." tambahnya.

Fasilitasi sertifikasi halal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen bersama pemerintah dalam upaya memajukan industri produk halal sekaligus memberikan kemudahan bagi UMK dalam mengembangkan usahanya. Kemenag melalui BPJPH pada 2020 ini juga menggulirkan program program fasilitasi sertifikasi halal bagi 3.283 pelaku UMK di Indonesia. Program ini dilaksanakan BPJPH secara simultan dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Jaminan Produk Halal bagi seluruh pelaku UMK peserta  fasilitasi. Dengan bimtek itu, diharapkan fasilitasi sertifikasi halal dapat terlaksana secara efektif, efisien dan sesuai target yang direncanakan.  (Gaoza)