
Jakarta, MERDEKANEWS - Cerai PKS terhadap Deddy Mizwar (Demiz) terungkap. Ternyata, SBY meminta agar partai pendukung dan Demiz mendukung Capres dari Partai Demokrat.
Keputusan PKS untuk mendukung Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar sempat menjadi sorotan. Soalnya, sebelumnya PKS bersama Partai Demokrat (PD) sempat mendukung pasangan Demiz-Syaikhu.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, membenarkan bahwa memang terjadi dinamika politik yaitu perubahan dukungan terhadap Demiz karena ada kontrak politik yang ditawarkan oleh PD dan tidak mungkin diikuti oleh PKS. Kontrak yang dimaksud adalah kewajiban Demiz untuk mendukung capres yang diajukan oleh PD.
"Demokrat masuk dan dengan membuat keputusan dan sekaligus komitmen politik atau kontrak politik di mana disebutkan di antaranya adalah Demiz juga akan mendukung capres yang diajukan Demokrat," kata Hidayat di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Hidayat juga menuturkan, partainya tak pernah diajak komunikasi oleh PD terkait dukungan kepada capres PD tersebut. "Kriteria ini kami belum pernah diajak bicara karena PKS belum bicara capresnya siapa," tuturnya.
"Jadi kalau kemudian menjadi seolah-olah kami harus terikat dengan capres dan kami juga belum tahu siapa dia, itu kan jadi permasalahan lainnya," lanjut ketua MPR tersebut.
Dia menuturkan, perhitungan penyusunan komposisi di Pilgub Jabar memang menjadi pertimbangan di Pilpres 2019. Namun ia menyebut, akan jadi suatu permasalahan ketika PD sendiri belum menentukan dukungan kepada siapa di 2019 mendatang.
"Jika Demokrat saja belum mengetahui akan memberikan dukungan kepada siapa di 2019, ini menjadi permasalahan untuk PKS. Karena PKS tak ingin memberikan dukungan sembarangan terhadap calon yang belum jelas akan memimpin Indonesia di tahun berikutnya," pungkasnya.
-
Daftar Jajaran Pengurus BPI Danantara: Ada SBY, Jokowi Hingga Thaksin Shinawatra! Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra ditunjuk menjadi salah satu dewan penasihat
-
ASN Terapkan FWA 7 Hari Jelang Lebaran Idul Fitri, Atasi Macet Saat Mudik 2025 kebijakan itu bisa membantu mendistribusikan arus mobilitas masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran
-
Tinggi Badan Tak Penuhi Syarat, Tri Gagal Diterima Meski Raih Skor Tertinggi Tes SKD CPNS sebagai peraih skor tertinggi dalam tes SKD CPNS Kemenkumhan Jawa Tengah, gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm
-
Pagar Laut Tangerang, Kholid: Sampai Kiamat Nelayan Tetap Miskin Kalau Laut Dikelola Korporasi! Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus
-
Kewenangan Berada di Provinsi dan Pusat, Siapa Beri Izin Pagar Laut Kabupaten Tangerang? seluruh rangkaian perizinan hingga pengelolaan kawasan pesisir pantai itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pusat