Pilkada 2018, Selamat datang Politik SARA dan Politik Uang 

Jakarta, MERDEKANEWS - Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang berlangsung sengit agaknya masih bergema dengan munculnya kekhawatiran politik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) akan diangkat kembali dalam rangkaian pilkada 2018 mendatang.

Direktur lembaga survei Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, bahkan berpendapat isu SARA akan lebih banyak digunakan dalam pemilihan-pemilihan mendatang dibanding masa sebelumnya.

"Saya melihatnya begitu karena memang ada keyakinan bahwa isu SARA memilik efek yang memadai untuk elektabilitas seseorang atau untuk menahan elektabilitas seseorang."

Seperti dalam Pilkada DKI Jakarta, isu SARA tampaknya lebih banyak digunakan untuk menyerang dan menekan elektabilitas calon tertentu dan pada saat yang bersamaan 'kekosongan' itu bisa dimanfaatkan oleh calon-calon yang lain.

"Isu SARA bersifat lebih menyerang pada orang, bahwa dia kelompok anu dan bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak ke luar, menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang daripada menaikkan elektabilitas," tutur Ray.

Walau jelas ada perbedaan antara masing-masing daerah, polanya diperkirakan akan sama dengan intensitas yang berbeda. "Akan tetap berguna dalam menekan kandidat lain."

Dampak Jangka Panjang

Menurut survei yang dilakukan Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, efek politik uang diperkirakan hanya sekitar 30%, yang berarti dari 100 orang yang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai dengan permintaan pemberi uang.

Ray Rangkuti berpendapat isu SARA akan digunakan dalam Pilkada 2018 dengan intensitas berbeda di masing-masing daerah.

Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga sampai ikut 'terlibat'.

"Yang kedua soal waktu. Pilkada DKI Jakarta yang begitu marak penggunaan isu SARA, sampai sekarang terbelah. Jadi bukan hanya berbeda pilihan tapi terbelah karena isu SARA. Baik yang menang maupun yang kalah masih memiiki dampak psikologis akibat isu SARA yang diperlakukan sangat kuat," jelas Ray Rangkuti.

"Jadi kalau dilihat dari dampaknya, ternyata politik SARA dampaknya jauh lebih dahsyat dari politik uang. Politik uang terlokalisir hanya di daerah tempat pilkada berlangsung dan relatif berjangka pendek karena orang datang ke TPS, suaranya dibeli."

Sebanyak 171 provinsi, kota, dan kabupaten akan menggelar pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Itu sebabnya Rangkuti di satu sisi menyambut baik menurunnya kecenderungan politik uang namun pada saat yang sama khawatir dengan meningkatnya isu SARA dalam pilkada.

"Bagi saya bukan soal pertanyaan kemunduran namun pada tingkat tertentu berhubungan dengan ketahanan naisonal. Apakah bangsa ini dengan politik SARA akan mampu bertahan atau keterpecahan semakin kuat. Jadi bukan soal mundur atau tidak saja. Politik SARA ini soal ujian terhadap ketahanan nasional Indonesia," tegas Rangkuti.

Tanggal 27 Juni 2018, sebanyak 171 provinsi, kota, dan kabupaten akan menggelar pilkada serentak. Dari 17 provinsi yang menggelar pilkada, tiga di antaranya adalah daerah yang berpenduduk padat, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pengalaman Jakarta

Kekhawatiran akan maraknya isu SARA memang meningkat akibat Pilkada DKI Jakarta awal 2017 ketika beberapa kelompok Islam memanfaatkan isu tersebut untuk menyudutkan gubernur petahana saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berdarah etnik Cina dan beragama Kristen.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta pada saat pemilihan tersebut, Mimah Sumanti, mengaku memang menemukan kecenderungan itu walau tidak merujuk pada calon tertentu.

"Sentimen ketidaksukaan itu akhirnya memunculkan sentimen agama... salah satu paslon kebetulan ya waktu itu dimunculkanlah sentimen-sentimen agamanya," jelas Mimah yang kini aktif di IVID atau Indonesia Voter Initiative for Democracy, sebuah lembaga masyarakat pemantau pemilu.

"Kalau pilkada kan beda. Pilkada itu rasa primordialitas lebih tinggi, rasa kepemilikan lebih tinggi terhadap daerahnya. Maka memungkinkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jawab untuk memenangkan pilkada,"

Berdasarkan pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Mimah juga mengingatkan bahwa pengawas pemilu tidak akan selalu berhasil menerapkan penegakan hukum secara langsung.

"Kita kan pengawas beda cara penyampaiannya. Kita kan versi penegakan hukum. Kalau melalui tokoh masyarakat maka masyarakat diberi pemahaman untuk menjaga ketertiban, kedamaian, menjaga situasi lebih kondusif begitu."

Oleh karena itu, tambah Mimah, pengawas pemilu harus lebih mendekati tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh di wilayahnya.

"Selain disuntik soal pengawasan dan penegakan hukum, juga disuntik materi-materi terkait dengan bagaimana menciptakan kondusifitas di wilayahnya. Jadi memang caranya harus berbeda karena kalau masyarakat 'ini dilarang', mereka bisa shock juga. Jadi dengan cara yang mendekati budaya mereka. Tiap daerah beda-beda."

Bahkan dengan bantuan tokoh masyarakat sekalipun, belum berarti upaya menjadi mudah karena Mimah mengingat sekedar pencabutan spanduk kampanye dari rumah ibadah saja ternyata ada yang sampai memerlukan waktu sampai tiga hari.
  (BBC)