
-
WIKA REKON Sukses Laksanakan First Filling Proyek HSD B40 di Kalsel
-
Pembatalan Soal Mutasi Pati TNI, Jenderal Agus Subiyanto Perlu Dievaluasi
-
Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025
-
Telkom Dorong Pendidikan Digital Lewat Pijar Sekolah, Memudahkan Siswa Belajar Mandiri
-
Peluncuran Aplikasi Ustadzku, Jadi Solusi Umat untuk Mendapatkan Ustadz-Ustadzah yang Otoritatif dan Kompeten
-
PGN Terima LNG Domestik, Jaga Ketahanan Pasokan Gas Bumi Nasional
-
Luna Maya Resmi Menikah dengan Maxime Bouttier di Bali
-
Solusi Perlintasan KA & Jalan Raya Bagi Pemda dalam Menjabarkan PM Nomor 94 Tahun 2018
-
Lepas Dandim 0507 Bekasi Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, Wali Kota Tri Adhianto Sampaikan Aprisiasi
-
Lima Tahun Innovillage : Dari Mahasiswa Jadi Inovator Sosial Muda untuk Indonesia Berkelanjutan
-
Lompatan Produksi Beras, Waketum DPN TMI Apresiasi Kinerja Kementrian Pertanian
-
Mendikdasmen Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
-
Solusi Finpay Tingkatkan Kemandirian Finansial Pekerja Migran Indonesia Melalui Kemitraan Koperasi MIMS
-
Gandeng UMKM dan Kesenian Lokal, PGN Dorong Energi Kemandirian Desa Lewat Suadesa Festival 2025
-
Sinar Mas Land Luncurkan Program Youthpreneur untuk Cetak Wirausahawan Muda, Tangguh, dan Mandiri
-
Dirjen Dukcapil: Tugas Kemendagri Menyusun DAK2 dan DP4 Sudah Selesai, Soal DPT adalah Kewenangan KPU
Rabu, 03 April 2019 - 10:59 WIB Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral. -
Forhati Khawatirkan RUU PKS Pintu Masuk Maraknya Kekerasan dan Perilaku Seksual Menyimpang
Rabu, 03 April 2019 - 10:25 WIB Hanifa Husein, Presidium Majelis Nasional Forhati(Forum Alumni HMI-Wati), mengingatkan, perlunya kebersamaan masyarakat muslimah dan organisasi perempuan Islam, khususnya dalam menyikapi pembahasan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). -
AMPUH Tolak Praperadilan Buronan BLBI, Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko
Selasa, 02 April 2019 - 18:33 WIB AMPUH mendesak hakim menolak praperadilan yang diajukan buronon dan koruptor BLBI Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko. -
Mendagri Komitmen Jamin Kesuksesan Pemilu Serentak 2019
Selasa, 02 April 2019 - 16:21 WIB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. -
Kembangkan SP4N-LAPOR!, Kementerian PANRB Gandeng KOICA dan UNDP
Senin, 01 April 2019 - 12:43 WIB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Korea International Cooperation Agency (KOICA), dan United Nations Development Programme (UNDP) sepakat melakukan kerjasama dalam pengembangan Sistem Penanganan Pengaduan Nasional Terpadu (SP4N-LAPOR!). -
Perkuat Mutu Pendidikan Vokasi di Madrasah, Kemenag Teken MoU dengan Kemenko Perekonomian
Senin, 01 April 2019 - 12:39 WIB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Agama menjalin kerjasama dalam memperkuat mutu pendidikan keterampilan vokasi di madrasah. -
Presiden Jokowi: Hadapi Tantangan Bangsa dengan Optimisme dan Kebanggaan
Senin, 01 April 2019 - 11:45 WIB Sebagai bangsa dan negara besar, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dan kekuatan yang patut kita banggakan. -
Diskon 50 Persen MRT sebagai Kampanye Transportasi Publik
Minggu, 31 Maret 2019 - 22:11 WIB PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta menyatakan, tarif perjalanan angkutan berbasis rel tersebut dengan diskon 50 persen selama April 2019, merupakan kampanye transportasi publik. -
Pemerintah Dorong Industri Asuransi Optimalkan Big Data dan TeknoIogi Informasi
Sabtu, 30 Maret 2019 - 11:21 WIB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mencontohkan apa yang terjadi di dunia asuransi, bahwa sekitar 20 tahun lalu, agen asuransi merupakan profesi yang menjanjikan, tapi ke depannya perannya akan semakin hilang. -
Mendagri Perintahkan Dirjen Dukcapil Tindak Lanjuti Putusan MK
Jumat, 29 Maret 2019 - 13:12 WIB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo perintahkan langsung Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII atas uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu . -
Respon Putusan MK Dukcapil Tingkatkan Jemput Bola dan Buka Pelayanan di Hari Libur
Jumat, 29 Maret 2019 - 09:16 WIB Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa KTP-elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019. -
Milenial Ibu Kota ‘Pecah’ Sambut Hologram Jokowi
Kamis, 28 Maret 2019 - 17:30 WIB Sekitar 1.200 milenial Ibu Kota terperangah saat menghadiri perhelatan ‘Smart Citizen Day 2019’ di Grand Opus Ballroom, Jakarta Selatan. -
SPBE Hasilkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Kamis, 28 Maret 2019 - 12:43 WIB Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. -
Kemendagri Dorong Peningkatan Kapasitas dan Peran Staf Ahli Kepala Daerah
Kamis, 28 Maret 2019 - 11:55 WIB Kementerian Dalam Negeri mendorong Peningkatan Kapasitas dan Peran Staf Ahli Kepala Daerah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah Tahun 2019 di Gedung Sasana Bakti Praja -
Kemendagri Gelar Rakor Staf Ahli Kepala Daerah Tahun 2019 dan Pengukuhan Forsakada
Kamis, 28 Maret 2019 - 11:49 WIB Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah Tahun 2019 di Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri -
Pemerintah Perkuat Sistem Pencegahan Jual Beli Jabatan
Kamis, 28 Maret 2019 - 09:43 WIB Birokrasi kita terus bergerak maju, walaupun kualitas layanan publiknya masih harus terus ditingkatkan. -
Sistem Merit Berhasil Tekan Primordialisme dalam Birokrasi
Kamis, 28 Maret 2019 - 09:36 WIB Dahulu ada anggapan bahwa pimpinan kementerian/lembaga yg berasal dari daerah A, akan memilih pejabat dari daerah yang sama. -
MenpanRB: Percepat Pelayanan Publik dengan Entrepreneurship Bureaucracy
Rabu, 27 Maret 2019 - 16:13 WIB Unit penyelenggara layanan publik milik pemerintah haruslah berdasar kepada entrepreneurship bureaucracy yang meliputi pelayanan cepat, tepat, berkualitas, tidak berbelit, dan aksesbilitas mudah. -
Jual Infrastruktur, Jokowi Optimistis Menang 60 Persen di Kalbar
Rabu, 27 Maret 2019 - 15:36 WIB Calon presiden RI nomor urut 1, Joko Widodo, mengaku optimistis bisa memenangkan Pilpres di Kalimantan Barat dengan perolehan suara 60 persen. -
Sembilan Catatan Mendagri Jelang Pemilu 2019
Rabu, 27 Maret 2019 - 15:16 WIB Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Sembilan catatan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. -