
Jakarta, MERDEKANEWS - Status hukum PPP sudah final. Partai Ka'bah itu resmi dimiliki oleh M Romahurmuziy alias Romi.
Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah. Penolakn itu adalah bukti pengurus PPP 2016-2021 di bawak komando Romi sebagai ketum dan Arsul Sani sebagai sekjen.
Kasus bermula saat Djan Faridz menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021, yang diketuai Romi, dengan Sekjen Arsul Sani.
Atas hal itu, Djan tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Pada 22 November 2016, majelis hakim mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.
Tapi di tingkat banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan Faridz tidak dapat diterima.
"Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah," demikian dilansir website MA , Senin (25/12/2017).
Putusan itu diketok pada 4 Desember 2017 oleh ketua majelis Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Menurut majelis kasasi, perkara yang dipersoalkan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.
"Karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui peradilan umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan TUN adalah prematur. Dalam arti belum dapat diadili oleh PTUN. Dengan kata lain, PTUN belum berwenang memeriksa mengadili sengketa ini," ujar majelis.
Romi Cs sebelumnya berhasil merebut Gedung DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat. Perebutan Romi tidak ada perlawanan dari kubu Djan Faridz. (K Basysyar A)
-
Pemerintah Beri Arahan, Pengangkatan CASN 2024 Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025
-
DPR Bawa Kabar Soal Pengangkatan CPNS dan PPPK Lolos Seleksi 2024, Dipercepat atau Diundur Nih? DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR
-
Bukan karena Efisiensi, Ternyata Ini Sebab Pengangkatan CASN Lolos Seleksi 2024 Diundur penundaan ini bukan karena alasan efisiensi anggaran
-
Ini Sanksi untuk Peserta Lolos PPPK Kemenag Tapi Mengundurkan Diri yang bersangkutan akan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran
-
Pengumuman Tahap I: 71.424 Peserta Dinyatakan Lolos Seleksi PPPK Kemenag 2024 ada 71.424 peserta yang dinyatakan lolos seleksi