merdekanews.co
Minggu, 24 Desember 2017 - 07:37 WIB

Konsep Trisakti Bung Karno Ampuh Tingkatkan Partisipasi Politik

Aziz - merdekanews.co
Gilang

Bekasi, MERDEKANEWS -Dewasa ini peran Partai politik (parpol), dalam melakukan pendidikan politik terhadap kader dan masyarakat masih terasa lemah.

Hal itu terbukti dengan meningkatnya angka golongan putih (golput), dan acuh tak acuh terhadap perpolitikan nasional maupun daerah. 

Menurutnya, angka partisipasi politik di Indonesia merupakan dampak dari semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Dalam kondisi ini, parpol dan pemerintah tidak boleh diam dan harus berperan aktif untuk mendongkrak kembali partisipasi politik masyarakat Indonesia. Dan cara yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan penerapan konsep Trisakti Bung Karno.  

Konsep Trisakti adalah sebuah konsep yang digagas oleh sang proklamator Indonesia, Ir Soekarno, pada tahun 1963 yang mengandung tiga poin penting dan sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Konsep pertama yakni Berdaulat di Bidang Politik', adalah hal nyata bahwa sudah semestinya masyarakat Indonesia memiliki kedaulatan dalam politik, yang dapat menjadi perisai masyarakat dari pragmatisme. Konsep ini harusnya diaplikasikan parpol untuk dapat mencetak kader yang berkualitas dan berjiwa pemimpin, dengan modal utama pemahaman ideologi dan ditunjang dengan pendidikan politik yang didapat dari sekolah partai yang bersangkutan. 

Konsep Trisakti Bung Karno yang kedua adalah 'Berdikari di Bidang Ekonomi', yang merupakan kunci untuk parpol dan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik. Melalui konsep ini, parpol dapat memberikan pelatihan serta membina para kader untuk terjun langsung menjadi pengusaha mikro maupun pengusaha besar. Dalam hal ini, konsep Trisakti Bung Karno yang kedua mestilah dijalankan sebaik mungkin oleh parpol.

Salah satu wujud aplikasi dari konsep berdikari di bidang ekonomi, adalah dengan membuat koperasi nasional dan daerah. Hal ini disesuaikan dengan struktur parpol yang memiliki tingkatan hingga RT/RW, serta para kadernya yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, parpol tentu dapat memberikan hasil maksimal kepada kader dan masyarakat, melalui kemandirian yang dimiliki. Karena sejatinya konsep ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, jika setiap kader dan masyarakat dapat menjadi produsen dengan daya saing mencapai tingkat internasional. Hal ini tentunya cukup penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi. 

Konsep Trisakti ketiga adalah 'Berkepribadian Dalam Budaya', yang menjadi salah satu dasar parpol untuk menarik partisipasi politik masyarakat dari berbagai usia. Ini adalah hal penting untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal Indonesia dari pengaruh globalisasi. Parpol juga harus memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkreatifitas, guna menunjang daya saing baik di pasar nasional maupun internasional.

Jika konsep Trisakti Bung Karno diterapkan dengan baik oleh seluruh parpol, saya yakin dan optimis partisipasi politik masyarakat akan semakin tinggi dan parpol mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Proses kaderisasi serta regenerasi di tubuh parpol pun akan berjalan dengan baik, melalui pendidikan politik yang diberikan. Oleh sebab itu partisipasi politik, keadilan sosial dan kemandirian ekonomi adalah kunci yang harus diwujudkan oleh seluruh parpol di Indonesia.


Gilang Esa Mohamad 

(Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia)
  (Aziz)






  • Megawati Berduka  Pendiri PKS Wafat  Megawati Berduka Pendiri PKS Wafat Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Yusuf Supendi, pendiri PKS yang juga Caleg DPR RI dari PDI-Perjuangan, pagi ini.


  • Kado Ramadan, Megawati Dapat  Gaji Rp112 Juta Per Bulan Kado Ramadan, Megawati Dapat Gaji Rp112 Juta Per Bulan Selain THR PNS dan honorer, pemerintah juga memberikan gaji kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Badan ini bertugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.