Nico Kaget SUN Sumbang Pakai Duit Proyek Jabatan

Jakarta, MERDEKANEWS -Panitia kepemudaaan tidak pernah memaksa Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadi Sastra (SUN) untuk menyumbang dana ke acara kepemudaan pada Oktober lalu. Termasuk jumlah angkanya.

Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nico Siahaan menanggapi masuknya bantuan dana dari Bupati Cirebon SUN ke acara kepemudaan pada Oktober, lalu. 

"Kami tidak pernah memaksa atau mematok SUN untuk menyumbang ke acara kepemudaan pada Oktober lalu. Di PDI Perjuangan budaya gotong royong sudah terbiasa. Di mana sesama kader saling membantu," ujar Anggota Komisi 1 DPR RI Nico Siahaan, Sabtu, (1/12/2018). 
 
Ia mengatakan, masalah ini menjadi pelajaran penting bagi dirinya dan panitia untuk berhati-hati menerima bantuan sumbangan dalam kegiatan.

Terkait kasus Cirebon, Nico kembali menyatakan, bahwa dirinya tidak ada kaitan dan tidak tau menau dengan kasus jual beli jabatan di  Kabupaten Cirebon. 

Namun Nico membenarkan bahwa SUN ikut membantu pada acara kegiatan kepemudaan sebesar Rp250 juta pada Oktober ,lalu. Bantuan itu diberikan di rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan.

"Saya sebagai ketua panitia kepemudaan tidak pernah memaksa Sunjaya untuk menyumbang pada kegiatan kepemudaan. Termasuk jumlah bantuannya. Budaya gotong royong sudah terbiasa di partainya. Sesama kader harus saling membantu,"ujar Nico.

Mantan presenter TV ini juga membenarkan bahwa panitia telah mengembalikan dana bantuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (29/11/2018) siang.

"Setelah SUN kena OTT KPK, dana itu kita amankan dan tidak digunakan untuk kegiatan kepemudaan. Panitia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut ke KPK," jelasnya.

Nico kembali menegaskan, bahwa dirinya tidak ada keterkaitan dengan kasus suap mutasi dan promosi jabatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang dilakukan SUN. 

"Kalau sesama kader kenal. Tapi saya nggak pernah berhubungan. Lha no hpnya saja saya gak tau kok," akunya. 

Kata dia, panitia menerima dana bantuan acara dari SUN juga tidak bertanya dari mana asal usul dana tersebut.

"Kalau kami tau itu dana fee proyek pastinya kami tidak terima. Dan pas kami tau SUN bermasalah, dana itu tidak kami pakai," tegasnya.

Seperti diketahui, Sunjaya Purwadi Sastra (SUN), ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis, (24/10/2018). Bupati Cirebon ini diduga mematok setoran dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon. 

Patokan setoran untuk beragam mutasi jabatan, seperti lurah, camat hingga kepala dinas. Tarif dalam praktik jual beli jabatan, mulai dari Rp50 juta hingga Rp200 juta.

SUN memiliki harta kekayaan dengan total Rp17,6 miliar. Lebih dari 70 persen hartanya berbentuk tanah dan bangunan yang berjumlah 70 bidang. 

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh dari situs kpk.go.id, SUN terakhir kali melaporkan hartanya pada 24 Juli 2015. Saat itu SUN telah menjabat sebagai Bupati Cirebon periode 2014-2019.

SUN tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang ditaksir bernilai Rp12 miliar lebih. Tanah dan bangunan itu berjumlah 70 bidang tersebar di kota Jakarta, Bogor, Cirebon dan Bekasi.

Luas tanah kepunyaan SUN bervariasi, dari yang paling luas 19.845 meter persegi di Kabupaten Bogor, hingga yang paling sempit 100 meter persegi di Kota Bekasi. 

Untuk keperluan transportasi, SUN memiliki tiga unit mobil, yaitu Toyota Corolla Altis seharga Rp 200 juta, Toyota Avanza Rp 100 juta dan Toyota Kijang Innova Rp 200 juta. Selain itu, dia memiliki simpanan berupa logam mulia dan batu mulia senilai Rp 450 juta.

SUN juga memiliki harta berupa giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp4,6 miliar. Sebanyak Rp4,5 miliar uang itu berasal dari warisan, sedangkan Rp153 juta berasal dari hasil sendiri. Saat ini, KPK masih memeriksa Sunjaya.
  (MUH)