
MERDEKANEWS - Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai kinerja Direktur Bea Cukai Heru Pambudi terlalu biasa. Artinya, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi, buat apa dipertahankan.
Harusnya, kata Tauhid, ada kepastian hukum terkait SK pengangkatan Heru yang berakhir 1 Juli 2020. Informasi habisnya masa jabatan Heru Pambudi itu didapat dari sumber Kementerian Keuangan. "Wajib ada kepastian hukum..Memang ada kondisi pasca Covid 19 tetapi tidak boleh dibiarkan. Kalau mau diganti, yaa diganti. Andaikata diperpanjang, keluarkan SK baru," tandas Tauhid di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Menurut Tauhid, selama ini, kebijakan Direktorat Bea Cukai standar-standar saja. Bahkan, soal diskon cukai rokok yang diberlakukan dirjen bea cukai, berdampak kepada turunnya pendapatan negara. "Kebijakan diskon cukai rokok yang mana produsen rokok bjsa menjual rokok.di bawah 85 persen dari harga, jelas merugikan negara," kata Tauhid.
Menurut Tauhid, kebijakan tersebut semestinya dibatalkan, sehingga pendapatan negara bisa maksimal. Diusulkan juga metode survei dilakukan di 20 kota saja, bukan 40 kota
Sementara, pengamat kebijakan publik Adilsyah Lubis menegaskan, sejumlah kebijakan Dirjen Bea Cukai tidak pro rakyat. Terutama soal diskon cukai rokok senilai 85% yang bisa berdampak serius kepada kesehatan masyarakat. "KPK sudah bicara juga soal potensi kerugian negara kalo rokok boleh dijual sekitar 85 persen dari harga eceran. Meski baru assesment," ucapnya.
Menyoal informasi SK pengangkatan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi yang berakhir 1 Juli 2020, menurut Adil, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencari penggantinya. "Toh kinerjanya juga standar kalau tidak bisa dikatakan buruk. Apalagi kalau sudah masuk masa pensiun maka Dirjen Bea Cukai bisa diganti," tegas Adil.
(Setyaki Purnomo)
-
Sri Mulyani: Kerja Sama Indonesia-AIIB Sukseskan Transisi Energi Penandatanganan ini akan diharapkan adanya suatu platform bersama untuk kerja sama antara PT PLN, PT SMI, dan juga dengan AIIB untuk menyukseskan transmisi dan transisi energi di Indonesia
-
AIIB Annual Meeting Mesir, Sri Mulyani Soroti Biaya Atasi Perubahan Iklim AIIB punya peranan sangat penting sebagai katalisator dalam mendesain berbagai instrumen pembiayaan. Selain itu, dukungan dalam persiapan proyek juga sangat diperlukan untuk menarik partisipasi sektor swasta
-
Per Agustus 2023, Sri Mulyani Berhasil Kumpulkan Pajak Sebesar Rp1.246,97 Triliun Capaian ini terdiri dari PPH Non Migas Rp708,23 triliun, PPN & PPnBM mencapai Rp447,58 triliun, PBB & Pajak lainnya yang sebesar Rp11,6 triliun, serta PPH Migas sebesar Rp48,51 triliun
-
Penjaminan Utang Proyek Kereta Api Cepat Ditanggung Pemerintah Dibolehkan Perpres 93 tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung juga dijelaskan penjaminan utang proyek kereta cepat diperbolehkan
-
Sri Mulyani: Peningkatan Daya Saing Jadi Kunci Indonesia Keluar dari Middle-Income Trap Negara yang berhasil adalah yang mampu menekan tingkat korupsi dan kegiatan ilegal pada level yang dia tidak menjadi menu utama