Jakarta, MERDEKANEWS - Karena pandemi COVID-19, agenda Muktamar IX PPP harus tertunda hingga Oktober 2020. Hal ini bisa diterima. Dan, proses politik di PPP ini harus mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar bervisi dan misi membesarkan partai.
Seperti disampaikan kader PPP, H Acep Misbah Sudur, penundaan Muktamar IX PPP hingga Oktober 2020 adalah upaya memperpanjang situasi darurat inkonstitusional karena adanya kepentingan jangka pendek Pilkada dan kemungkinan tawar menawar posisi elit apabila dilakukan reshuffle Kabinet Indonesia Kerja Joko Widodo (Jokowi). "Namun dengan adanya musibah pandemi Covid-19 menjadikan keputusan Muktamar IX PPP pada Oktober menjadi realistis," papar Acep, Jakarta, Minggu (10/5/2020).
Kata dia, salah satu agenda utama Muktamar IX PPP, adalah memilih ketua umum. Secara empiris, PPP mengalami pengalaman buruk ketika vonis pengadilan dijatuhkan kepada dua mantan Ketua Umum berturut-turut, yakni Surya Darma Ali (SDA) dan Romahurmuziy (Romy) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sejatinya, kata Acep, menjadi pembelajaran bagi semua Pimpinan PPP Se-Indonesia agar dalam Muktamar IX nanti untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya kepada Ketua Umum baik yang nantinya dipilih secara langsung maupun melalui formatur.
"Saya menghimbau agar pada Muktamar IX PPP nanti untuk mencalonkan ketua umum yang tidak suka atau tidak mau, memperkaya diri dengan mengkapitalisasi partai baik melalui lembaga legislatif, eksekutif, BUMN dan seterusnya. Apakah kita masih akan terus menutup mata, telinga dan nurani bahwa dalam 3 periode PPP dibuat miskin atau melarat oleh puncak pimpinan partai selama 3 periode sampai uang kas habis dan dana saksi untuk pileg jauh dari memadai hingga kursi legislatif pun hampir habis," paparnya.
Dalam Muktamar IX PPP, Acep menyerukan kepada seluruh pemilik suara untuk memilih sosok ketum yang tidak suka memperkaya diri dari partai, atau hobi makan uang partai, sehingga kursi legislatif pada pileg 2024 akan bertambah kembali.
Sesungguhnya, kata dia, mayoritas kader partai sangat merindukan PPP, kembali menjadi besar dan bersih dari segelintir elit yang tidak ada puasnya menghisap uang dari partai dan tidak perduli akan perjuangan politik dan masa depan PPP. "Pilihan kali ini, untuk memilih Ketua Umum akan menentukan apakah PPP akan kembali bertahan dan besar kembali atau PPP lenyap ditelan sejarah," kata Acep.
(Setyaki Purnomo)
-
Seleksi ASN Guru PPPK Tahun 2024, Kemendikbudristek Buka 419.146 Formasi Pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengalokasikan 2,3 juta formasi ASN, di mana pada tahun 2024 masih terdapat 419.146 formasi guru ASN PPPK
-
Romahurmuzy Ungkap Dugaan Adanya Operasi Penggelembungan Suara PSI diduga ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah
-
Orientasi PPPK, Menag Ajak ASN Teguhkan Mentalitas Pelayanan karakter ASN harus teguh dan benar-benar mengedepankan pelayanan kepada publik
-
KemenPPPA: Perempuan Korban Kekerasan Harus Berani Melapor Data ini menunjukkan hanya 0,1 persen perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya
-
Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Bertekad Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap MK Arsul menegaskan dirinya akan memegang kuat prinsip independensi dan imparsialitas