merdekanews.co
Minggu, 10 Mei 2020 - 19:06 WIB

Muktamar IX PPP, Jangan Pilih Pemimpin yang Suka Makan Duit Partai

Setyaki Purnomo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS - Karena pandemi COVID-19, agenda Muktamar IX PPP harus tertunda hingga Oktober 2020. Hal ini bisa diterima. Dan, proses politik di PPP ini harus mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar bervisi dan misi membesarkan partai.

Seperti disampaikan kader PPP, H Acep Misbah Sudur, penundaan Muktamar IX PPP hingga Oktober 2020 adalah upaya memperpanjang situasi darurat inkonstitusional karena adanya  kepentingan jangka pendek Pilkada dan kemungkinan tawar menawar posisi elit apabila dilakukan reshuffle Kabinet Indonesia Kerja Joko Widodo (Jokowi). "Namun dengan adanya musibah  pandemi Covid-19 menjadikan keputusan Muktamar IX PPP pada Oktober menjadi realistis," papar Acep, Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Kata dia, salah satu agenda utama Muktamar IX PPP, adalah memilih ketua umum. Secara empiris, PPP mengalami pengalaman buruk ketika  vonis pengadilan dijatuhkan kepada dua mantan Ketua Umum berturut-turut, yakni Surya Darma Ali (SDA) dan Romahurmuziy (Romy) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Sejatinya, kata Acep, menjadi pembelajaran bagi semua Pimpinan PPP Se-Indonesia agar dalam Muktamar IX nanti untuk lebih berhati-hati dan cermat  dalam menjatuhkan pilihannya kepada Ketua Umum baik yang nantinya dipilih secara langsung maupun melalui formatur.

"Saya menghimbau agar pada Muktamar IX PPP nanti untuk  mencalonkan ketua umum yang tidak suka atau tidak mau, memperkaya diri dengan mengkapitalisasi partai baik melalui lembaga legislatif, eksekutif, BUMN dan seterusnya. Apakah kita masih  akan terus menutup mata, telinga dan nurani bahwa dalam 3 periode PPP dibuat miskin atau melarat oleh puncak pimpinan partai selama 3 periode sampai uang kas habis dan dana saksi untuk pileg jauh dari memadai hingga kursi legislatif pun hampir habis," paparnya.

Dalam Muktamar IX PPP, Acep menyerukan kepada seluruh pemilik suara untuk memilih sosok ketum yang tidak suka memperkaya diri dari partai, atau hobi makan uang partai, sehingga kursi legislatif pada pileg 2024 akan bertambah kembali.

Sesungguhnya, kata dia, mayoritas  kader partai sangat merindukan PPP, kembali menjadi besar dan bersih dari segelintir elit yang tidak ada puasnya menghisap uang dari partai dan tidak perduli akan perjuangan politik dan masa depan PPP. "Pilihan kali ini, untuk memilih Ketua Umum akan menentukan apakah PPP akan kembali bertahan dan besar kembali atau PPP  lenyap ditelan sejarah," kata Acep.

  (Setyaki Purnomo)






  • Menteri Bintang: Cegah Perkawinan Anak Menteri Bintang: Cegah Perkawinan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) selama ini sangat intensif melakukan kampanye Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak hingga ke tingkat desa.