Panglima TNI Tidak Suka dengan Pangkostrad Pilihan Gatot

Jakarta, MERDEKANEWS - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menduga, alasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi adalah karena tidak suka dengan calon penggantinya, yakni Mayjen TNI Sudirman.

"Kelihatannya Pak Panglima TNI sekarang tidak suka dengan penggantinya (Edy sebagai Pangkostrad)," ucap Adrianus di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (20/12).

Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep/98/XII/2017 pada 4 Desember berisi tentang pemberitahuan dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Lingkungan TNI. 

Di dalam SK itu, Edy termasuk dari 85 perwira tinggi (pati) yang dimutasi dari Pangkostrad menjadi pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. 

Akan tetapi, setelah diangkat menjadi Panglima TNI yang baru, Hadi mengubah keputusan Gatot tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/982.a/XII/2017 pada 19 Desember 2017. Dalam SK ini, ada 16 pati yang batal dimutasi, salah satunya Edy.

"Itu kan memang diganti dalam rangka ingin menghadapi Pilgub (Pemilihan Gubernur). Kok sekarang enggak jadi? Itu kan bukan hal yang salah pada waktu mau diganti itu," cetus Adrianus.

Adrianus menduga, Edy bakal tetap dimutasi karena akan maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2018. Namun, Hadi membiarkan Edy tetap menjabat sebagai Pangkostrad untuk sementara waktu hingga ada calon pengganti yang disukai Hadi. 

Adrianus mengatakan, Hadi juga belum membeberkan secara rinci alasan membatalkan keputusan yang sebelumnya dikeluarkan Gatot. Padahal, menurut Adrianus, publik pasti ingin mengetahui alasannya. Terlebih, Hadi telah mengumumkan pembatalan kepada publik.

"Apakah karena ada maladministrasi yang dilakukan Gatot? Atau (mengganti) suka-suka saja? Sekarang itu ada ketentuannya untuk mengganti," ujar Adrianus dikutip CNNIndonesia.

"Public has the rights to know. TNI mesti sadar dan diingatkan. Nanti akan kami coba (ingatkan)," lanjutnya.

Di sisi yang lain, Adrianus juga mengkritisi langkah Gatot yang berupaya memutasi perwira tinggi menjelang pelantikan Hadi sebagai Panglima TNI beberapa waktu lalu. Menurut Adrianus, yang menilik dari sudut pandang politis, etis, dan strategis, Gatot tidak boleh memutasi perwira tinggi karena sudah memasuki masa transisi jelang pensiun.

Adrianus juga mendengar rumor bahwa mutasi sejumlah perwira tidak melalui tahap Pra Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi. 

"Jadi sepertinya ada dua kejanggalan. Pertama ketika Gatot memutasi di masa transisi. Kedua, Hadi yang membatalkan keputusan Gatot, terutama pembatalan Edy Rahmayadi," ujar Adrianus.

Terpisah, Hadi Tjahjanto menyatakan, tidak ada subjektivitas dalam pembinaan karier di tubuh TNI. Menurutnya, itu dilakukan dengan prosedur pembinaan karier prajurit TNI telah baku.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," tepis Hadi, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/12).  (Kinanti Senja)