Menhan: Anulir 32 Mutasi Pati Jenderal Gatot Kewenangan Panglima TNI

Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak ada pelanggaran dari keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) TNI.

''Tidak ada masalah. Tentara jangan ada masalah. Kalau ada masalah bukan tentara itu. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa," ujar Ryamizard saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Ryamizard menilai, langkah Marsekal Hadi menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantyo adalah kewenangan sebagai Panglima TNI yang baru. ''Rotasi jabatan sudah merupakan kewenangan Panglima TNI,'' tegasnya.

Ryamizard menambahkan, hubungan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan TNI harus terjalin dengan baik. 

"Namanya Kemenhan mengurus pertahanan negara, ini saya yang mendesain pertahanan, bagaimana mendesain itu? Saya melihat ancaman, bahwa ancaman militer itu, desain pertahanan begitu. Setelah saya buat, yang laksanakan TNI. Artinya TNI itu alat negara di bidang pertahanan, saya adalah Menteri Pertahanan, jelas," tegasnya.

Sebelumnya, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjelaskan alasannya menganulir rotasi jabatan 16 Pati. Dia menyebut langkah tersebut merupakan sebuah amanah sebagai panglima TNI.

"Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks," ujar Hadi, Rabu (20/12).

Selain itu menurut Marsekal Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas. Dia menyebut pengisian jabatan-jabatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned system. 

Keputusan pembatalan pengangkatan dan pemberhentian sejumlah pati oleh Hadi itu tertuang dalam telegram Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI. 

Telegram tersebut dikeluarkan serta ditandatangani oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tertanggal Selasa, 19 Desember 2017.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka keenambelas pati itu tidak jadi menduduki jabatan yang telah diberikan sebelumnya. Berikut 16 nama pati tersebut:

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini)
2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad
3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad
4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Sriwijaya
5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad
6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI
7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad
8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad
9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI
10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar
11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar
12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar
13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI
14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI
15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI
16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI.
  (Anindita Lintang)