Selamatkan PPP, Resolusi Patra Kuningan Minta Elit Partai Kembali ke AD/ART

Jakarta, MERDEKANEWS - Sejumlah politisi senior yang merupakan perwakilan unsur fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Nahdlatul ‘Ulama (NU), Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Serikat Islam (SI) mendesak petinggi partai kembali ke AD/ART partai.

Hal tersebut, disampaikan perwakilan fusi PPP saat diterima Sekjen PPP Arsul Sani di ruang Wakil Ketua MPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Mereka menyampaikan Resolusi Patra Kuningan yang merupakan kesimpulan dari pertemuan para tokoh senior PPP yang berada di luar struktur partai di kediaman mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz pada 17 November 2019.

Dalam pertemuan dengan Arsul, unsur fusi partai yang hadir adalah, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam, perwakilan dari NU Ahmad Muqowam, dari Perti ada Somali Abdul Malik, dan dari SI, Achmad Farial kebetulan tengah berada di luar kota.

Usamah mengatakan, Resolusi Patra Kunigan lahir ketika PPP terpuruk dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold 2019. Oleh sebab itu, para senior PPP tergugah hatinya untuk memberikan sumbangsih pemikiran, yakni melalui Resolusi Patra Kuningan dalam rangka menyelamatkan PPP ke depan. “Resolusi ini dipimpin langsung oleh Hamzah Haz,” kata Usamah

Sedangkan Ahmad Muqowam mengatakan, untuk menyelamatkan partai dan menyelesaikan masalah partai, maka, mau tidak mau PPP harus konsisten mengacu pada AD/ART. Agar ke depan tidak terjadi masalah hukum yang berakibat pada perpecahan partai. “Contohnya masalah penunjukan Plt Ketua Umum harus sesuai AD/ART, dan ini harus diselesaikan dalam Mukernas nanti,” tandasnya

Menanggapi hal itu, Arsul yang didampingi para Wakil Ketua PPP, yakni Wardatul Asriah atau akrab disapa Indah, dan Ermalena mengatakan, dirinya sangat senang menerima kedatangan unsur fusi partai. Hal ini merupakan momentum utuk sama-sama memikirkan kemajuan partai ke depan “Resolusi Patra Kuningan silakan disampaikan ke Pengurus Wilayah (PW) pada Mukernas mendatang. Apakah nantinya akan dibahas atau tidak serahkan kepada wilayah,” tandasnya.

Adapun Resolusi Patra Kuningan berisikan enam poin, yaitu. Pertama, untuk menghindari konflik hukum yang berkepanjangan, maka kami mendesak agar DPP PPP menegakkan Konstitusi Partai (AD/ART). khususnya kepemimpinan dalam rangka melaksanakan Mukernas dan Muktamar.

Kedua, mendesak DPP dan DPW PPP seluruh Indonesia agar segera melaksanakan Muktamar yang konstitusional paling lambat Februari 2020 yang didahului dengan Mukernas ke-V sesuai dengan AD/ART.

Ketiga, meminta kepada seluruh pemangku kepentingan PPP untuk menjadikan Muktamar sebagai perwujudan komitmen bagi tumbuh dan berkembanganya PPP, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah, baik dalam tataran struktural maupun kultural.

Keempat, meminta kepada para Senior dan tokoh PPP, agar tetap selalu memantau, memperhatikan dan mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjamin keberadaan PPP sebagai alat perjuangan politik Ummat Islam di Indonesia. Kelima, meminta kepada seluruh kader dan aktifis PPP baik yang berada di dalam struktur maupun tidak dalam struktur untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, martabat dan soliditas demi kebaikan dan kebesaran PPP.

Keenam, mendesak kepada DPP PPP sebagai penanggung jawab Partai secara nasional, untuk menjadikan PPP sebagai Partai yang bermartabat dan senantiasa berperan dalam proses politik bangsa Indonesia, pada tingkat nasional, regional dan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

  (Setyaki Purnomo)