
Jakarta, MERDEKANEWS - Meski pemilu presiden (pilpres) masih 2019, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk dua periode. Lantaran Jokowi dinilai kongkret mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“ICMI hadir harus berdaya guna, karena bicara cendekiawan itu berkaitan dengan ilmu, sedangkan puncak dan aksiologi ilmu itu untuk kesejahteraan masyarakat, kalau dalam istilah hukum Islam ada maqoshid, para cendekia yang mendukung Presiden yang sudah dipilih secara demokratis itu bagian dari implementasi mewujudkan kesejahteraan sosial,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal ICMI, Rofikatul Karimah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Pernyataan Fika, sapaan akrabnya, menguatkan pernyataan Ketum ICMI Jimly Asshiddiqie, beberapa waktu lalu. Langkah ICMI mendukung Joko Widodo selama 10 tahun, substansinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara secara lebih luas. Di mana, peran ICMI dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam jangka panjang untuk kemaslahatan bersama.
Selanjutnya dia menilai, polemik dukungan terhadap Joko Widodo, tergolong naif dan masalah ecek-ecek. Jadi, tak perlu dipersoalkan. “ICMI bukan ikut politik praktis, ICMI dibangun bukan menjadi oposisi bagi pemerintahan siapapun. Kacamata kami, pemimpin harus berguna dan bermaslahat bagi rakyatnya," kata Fika.
ICMI sebagai anak bangsa yang lahir dari buah kemerdekaan, lanjut Fika, layak ikut mewarnai kebijakan pembangunan dengan maqoshid syariah, maslahah mursalah, dalam peradaban ilmu teknologi, ekonomi dan politik. “Jadi ICMI tetap berorientasi pada nilai nilai tentang keilmuan, kecendikiawanan karena puncak dari sebuah ilmu adalah sebuah kesejahteraan masyarakat,” ulasnya.
Sebelumnya, Fuad Bawazier, Anggota Dewan Penasehat ICMI yang membantah adanya dukungan resmi ICMI kepada Jokowi di Pilpres 2019. Dia menyebut dukungan ICMI adalah pernyataan Jimly sebagai pribadi bukan organisasi.
"Jika benar ada pernyataan seperti itu, dukung mendukung begitu sebetulnya bukan tradisinya ICMI. Kalaupun ada ICMI berbuat seperti itu pasti berdasarkan suatu keputusan rapat yang bersifat nasional. Bukan berdasar pendapat individu. Itu pernyataan individu yang bisa menimbulkan kritik luas di dalam," ujar Fuad, Sabtu (9/12/2017).
Mantan menteri keuangan era Orde Baru ini, menghimbau para anggota ICMI tidak sembarang menyampaikan pernyataan. Apalagi jika pernyataan itu berkaitan dengan politik. "Masing-masing jangan bikin pernyataan seenaknya seolah organisasi pribadi," kata Fuad.
Menanggapi ini Fika menerangkan begini. "Di dalam ICMI ada berbagai macam profesi, ada dosen, ada peneliti, ada banyak hal. Tetapi bagi saya, apapun profesinya, yang berada pada ICMI tetap harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Karena kita berpihak kepada kebermanfaatan sebuah ilmu," terang Fika.
#PresidenJokowi#FuadBawazier#Jokowi2Periode#ICMI# (setyaki purnomo)
-
Presiden Jokowi Bantah Buka Ekspor Pasir Laut, Ini Penjelasannya Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya
-
2nd Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation, Kemenhub Aktif Berkontribusi dalam Penyusunan Delhi Ministerial Declaration 2024 2nd Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation, Kemenhub Aktif Berkontribusi dalam Penyusunan Delhi Ministerial Declaration 2024
-
Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai Hari Ini Hingga Sehari Jelang Purnatugas Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa (10/09), sampai sehari jelang akhir masa jabatannya
-
Sebut Semua Orang Bisa Jadi Jurnalis di Era Digital, Jokowi: Harus Cek dan Ricek Berita Hoaks Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong
-
Presiden Jokowi Rencananya Berkantor di IKN Mulai 10 September Hingga 19 Oktober Beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat