
Jakarta, MERDEKANEWS - Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden No 82/TNI tahun 2017 tentang Pemberhentian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Pengangkatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto 509043 tertanggal 8 Desember 2017.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga," kata Hadi mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo" di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Isi sumpah selanjutnya adalah "bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya".
"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit," tambah Hadi dikutip Antara.
Hadir dalam pelantikan tersebut Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri kabinet kerja dan sejumlah kepala lembaga dan badan tinggi negara.
Hadi menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki waktu pensiun pada 1 April 2017.
Presiden mengusulkan nama Hadi melalui surat ke pimpinan DPR pada 4 November 2017. Setelah penerima surat itu, pimpinan DPR melakukan rapat pimpinan DPR dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah DPR. Surat selanjutnya dibacakan di rapat paripurna kemudian diserahkan ke komisi terkait yaitu Komisi I.
Komisi I kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi pada 6 Desember 2017 dan menilai Hadi layak menjadi Panglima TNI berdasarkan rekam jejak yang mumpuni.
Selanjutnya rapat paripurna DPR pada 7 Desember 2017 yang dihadiri oleh 314 anggota DPR dari total 560 anggota menyetujui Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI.
Setelah disetujui oleh rapat paripurna DPR, DPR mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melantik Hadi.
Sebelum menjadi Panglima TNI, Hadi pernah menjabat sejumlah posisi strategis seperti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 2017, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017), Sekretaris Militer Presiden (2015-2016), Komandan Lapangan Udara Abdulrachman Saleh, Malang (2015), Kepala Dinas Penerangan TNI AU (2013-2015), Komandan Lanud Adi Sumarmo Solo (2010-2011).
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan sekolah penerbang TNI AU tahun 1987.
Tongkat Komando Tempur
Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, satu-satunya kelemahan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang dicalonkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI justru soal latar belakanngnya yang tidak pernah memegang tongkat komando tempur.
“Orang meragukan dia karena gak pernah pegang komando, seperti di TNI AD pernah memimpin Kostrad,” kata Muradi dikutip Tempo.
Kendati demikian, Muradi mengatakan, latar belakang itu dinilainya tidak menjadi kendala untuk posisi Panglima TNI. “Saya kira posisi Panglima tak seheboh itu. Dulu zaman Pak Tri Sutrisno juga seperti itu, jadi Panglikma ABRI gak jadi masalah waktu itu menggantikan LB Moerdani. Hanya itu saja sih. Rekam jejaknya baik. Orangnya lurus,” kata dia. (Lintang Anindita)
-
Pemilu Dipastikan Curang, Gatot Nurmantyo: Jangan Main-main dengan Peringatan Ini Ramai-ramai para tokoh nasional mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi terkini. Mereka yang terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir.
-
Gatot Nurmantyo Serukan Posko Siaga Indonesia Lawan Kecurangan Pemilu Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa.
-
Soal Knalpot Brong, Gatot Nurmantyo: Jangankan TNI, Warga Biasa Berhak Jaga Ketertiban Umum Kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terus menjadi sorotan publik. Peristiwa pengeroyokan yang sempat viral di media sosial itu disebut terjadi karena suara bising knalpot brong.
-
TNI Siapkan 22.893 Personel Dukung Pelaksanaan Pengamanan Nataru Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin 2023 dalam rangka Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI bertempat di Ballroom Hotel Bidakara Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).
-
Warga Pertanyakan Menteri ATR/BPN, Soal Sengketa Tanah Jatikarya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa penanganan permasalahan sengketa tanah Jatikarya telah tuntas dan satu tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Polri.