merdekanews.co
Minggu, 25 November 2018 - 21:55 WIB

MenPANRB : Targetkan Sistem ETLE dan IVRIT bisa direplikasi Seluruh Indonesia

Hadi Siswo - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ditlantas Polda Metro Jaya meluncurkan dua inovasi yang dinamakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Integrated Vehicle Registration & Identification (IVRIT), di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (25/11). Dua inovasi ini pun diapresiasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin. Ia menargetkan, dua sistem itu dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

 

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dinilai cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ANPR dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran.

 

Sedangkan IVRIS adalah sistem regident kerangka bermotor (ranmor) yang terintegrasi antara BPKB dan STNK sehingga satu kali input data di BPKB pada penerbitan STNK di laksanakan verifikasi dengan sistem barcode. Informasi mengenai data ranmor bisa didapatkan melalui SMS ke 8893. "Seluruh Indonesia kalau bisa menerapkan ini, tak hanya DKI. Karena masyarakat butuh itu. Jadikan pilot project," ujar Syafruddin.

 

Inovasi yang dilakukan Korps Tri Brata ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya. Juga, sebagai modernisasi pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas.

Menurut Syafruddin, modernisasi sistem pelayanan itu juga memudahkan daerah atau instansi lain untuk mereplikasi suatu inovasi. "Ini sederhana, kita fokus untuk itu. Kedekatan pemerintah dengan publik, harus kita rekatkan," imbuhnya.

 

Dikatakan, pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah kota dan kabupaten. Dengan MPP, masyarakat hanya perlu ke satu tempat untuk mengurus banyak hal, termasuk urusan kepolisian.

 

Hingga saat ini ada 10 MPP yang sudah beroperasi, dan akan terus bertambah. Sebagai kementerian yang menggerakkan reformasi birokrasi, Syafruddin memiliki target 100 MPP akan diresmikan pada tahun 2019. "Itu langkah untuk maju, mendekatkan negara kepada publik," tegasnya.

 

Gerakan Kementerian PANRB yang mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem pelayanan publik ini diapresiasi Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto. Apalagi, semua jenis pelayanan kini harus berbasis IT. "Saya berharap, semua ini kita mampu mengubah perilaku masyarakat. Dengan teknologi, di Revolusi Industri 4.0, semua berlomba ke arah digital," pungkas Ari Dono, yang merupakan mantan Kabareskrim Polri ini.

 

Dalam peluncuran itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pangdam Jaya Mayjen Joni Supriyanto, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, serta pejabat tinggi Polri dan Polda Metro Jaya. (Hadi Siswo)


  • Wapres Serahkan Penghargaan kepada Tujuh Pemimpin Perubahan Wapres Serahkan Penghargaan kepada Tujuh Pemimpin Perubahan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya.


  • Menteri Syafruddin Beri Apresiasi 11 Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Terbaik Menteri Syafruddin Beri Apresiasi 11 Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Terbaik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyerahkan apresiasi kepada 11 kepala daerah pembina pelayanan publik sangat baik. Para kepala daerah tersebut dinilai berhasil membina pelayanan publik di wilayahnya, sehingga tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah tersebut meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- (sangat baik).


  • Menteri PANRB akan Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Terbaik 2018 Menteri PANRB akan Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Terbaik 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) akan kembali menyerahkan hasil evaluasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil evaluasinya mendapat predikat minimal A- di tahun 2018. Menurut rencana, penyerahan hasil evaluasi akan disampaikan oleh Menteri PANRB Syafruddin di Balai Kartini Jakarta pada 27 November 2018.


  • Pemimpin Daerah Harus Menjadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi Pemimpin Daerah Harus Menjadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mendorong para kepala daerah melaksanakan reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing. Ia menginginkan setiap pemimpin daerah menjadi pioner budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif dan profesional.