Norwegia Puji Tata Kelola Hutan RI

Jakarta, MERDEKANEWS -Pengelolaan hutan Indonesia mendapat perhatian dunia. Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan kebijakan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Anggota parlemen Norwegia, Espen Barth Eide. Ia mengatakan, dengan keseriusan pemerintah, masyarakat setempat, LSM, perusahaan wasta untuk memperbaiki sistem,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan aksi korektif.

Bekas Menteri Luar Negeri Norwegia ini mengatakan, pemerintah memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhandan masalah lingkungan.

"Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)," kata Barth, dalam kerangan pers Senin (24/9/2018).

Sejak dua hari lalu,  delegasi Norwegia melihat langsung ke lapangan yakni ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh izin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektare (Hutan Lindung 69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5,086 ha), rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desa terkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budi daya kepiting mangrove, pengolahan arang dari batok kelapa dan perlebahan madu.

Dalam kunjungan ke Hutan Desa ini, Eide memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

"Kami belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius dan cara dalam mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Kunjungan seperti ini penting bagi komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan," ujarnya.

Secara khusus, kunjungan Eide adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland), serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

Kunjungan ke Indonesia ini untuk mendapatkan gambaran positif pencapaian target Indonesia dalam perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan sumber daya alam.

Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, dalam rangka kerja sama internasional selama beberapa  waktu ini pihaknya menerima kunjungan delegasi sejumlah negara. 

"Selain parlemen Norwegia, juga nanti minggu ini parlemen Uni Eropa serta Menteri Lingkungan Republik Demokratik Kongo. Kerja sama terus ditingkatkan unuk saling belajar dan bagi Indonesia dapat menunjukkan kebijalan Presiden Joko Widodo dalam implementasi atasi dampak perubahan iklim," kata Siti.

Tak hanya pujian dari Norwegia, upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia juga mendapat dukungan internasional. Sebanyak 78,48 juta dolar AS dari total dana Global Environment Facility (GEF)-7, telah dialokasikan untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim dan penanganan degradasi lahan di Indonesia. 

Dengan ini, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar penerima alokasi STAR (System for Transparent of Allocation Resources), setelah China dan India. 

Pada acara National Dialogue Initiative GEF dalam rangka perencanaan pemanfaatan sumber dana GEF-7, Siti mengungkapkan, kerjasama dengan GEF ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik berupa program ataupun rekomendasi. 

Siti menjelaskan, dalam sistem kerja politik di Indonesia, persoalan lingkungan dan sustainability sudah punya legal aspek dan hubungan yang sangat kuat, mulai dari UUD 1945, sampai undang-undang dan peraturan. Dalam prakteknya, implementasi yang paling kelihatan adalah partisipasi civil society. 

“Dalam menghadapi persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Indonesia sedang bergerak melakukan perbaikan kebijakan alokasi, keterlibatan masyarakat, upaya menekan ketidakadilan, kesehatan dan kebakaran hutan, produksi dan konsumsi, merkuri dan desertifikasi," jelasnya.

GEF yang dibentuk pada tahun 1992 merupakan mekanisme pendanaan hibah untuk mendukung negara-negara dalam memenuhi komitmen dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi, mengatasi masalah lingkungan global dan mendukung perencanaan dan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG).
  (Aziz)