Aneh Bin Ajaib, PKS Tak Berani Voting Soal Wagub DKI

JAKARTA, MERDEKANEWS - Posisi Wagub DKI Jakarta masih jadi rebutan. PKS yang kebelet akan merebut kursi bekas Sandiaga Uno itu bermanuver.

Partai berlebel dakwah itu ngotot, kalau pendamping Anies Baswedan adalah dari PKS.

Berdasarkan aturan, partai pengusung menyetorkan masing-masing satu nama. Selanjutnya nama itu akan diserahkan ke DPRD dan dilakukan voting.

Tapi, PKS menolak karena kursi Wagub miliknya dan sudah sepakat dengan Prabowo. Sikap ngotot PKS membuat aktivis dan warga ibukota kesal.

Buktinya, munculah spanduk menolak calon dari PKS. Kabar yang beredar, jika terjadi voting PKS khawatir jagonya kalah di DPRD.

Karena dua nama yang diajukan PKS yakni mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto tidak paham soal Jakarta. Keduanya juga dinilai kaku.

Jika dipaksakan otomatis yang repot dan keteteran dalam membenahi Jakarta adalah Anies Baswedan. Kabar yang beredar, kalau internal Fraksi PKS tidak solid.

Jika voting terjadi bisa saja jago PKS bakal kedodoran. "Internal Fraksi PKS tidak solid. Jadi mereka tidak pede," ungkap seorang anggota dewan kepada wartawan di Kebon Sirih yang namanya enggan disebutkan, Kamis 20 September 2018.

Pecahnya Fraksi PKS terlihat dari daftar caleg DPRD. Banyak incumbent yang enggan nyaleg lagi. "Kita stop dulu lah. Lagi gak nyaman di PKS," ungkap seorang kader PKS.

Bahkan, DPW dan Fraksi PKS disebut-sebut tidak gaul dengan sesama fraksi. "PKS gak gaul. Kita sih slow aja karena saat ini PKS butuh kita agar bisa didukung," terang politisi PPP.

Menurutnya, calon yang diajukan PKS juga tidak paham soal ibukota. Dia khawatir jika tetap dipaksakan yang rugi adalah warga Jakarta.

"Inikan sama saja beli kucing dalam karung. Masa Jakarta buat kelinci percobaan. Harusnya PKS fair biarkan Gerindra juga ajukan nama ke DPRD lalu dilakukan voting," tegasnya.

Hal senada diucapkan politisi Partai Demokrat. "Kalau PKS tetap ngotot ya kita WO saja. Akan lebih bagus ada dua nama yakni satu dari PKS dan satu lagi Gerindra, jadi ada pilihan lah," bebernya.

Sumber di PDI Perjuangan menyebutkan, jika PKS tetap ngotot dan hanya kirim satu nama tanpa Gerindra maka akan terjadi deadlock. Artinya, sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPRD, partai banteng menunda paripurna.

"Nanti sajalah setelah pilpres. Buat apa juga kalau PKS hanya kirim nama kadernya. Ini demi kepentingan warga Jakarta jadi saya harap PKS bisa legowo dan jangan takut voting," ungkapnya.

Sementara Presiden PKS Sohibul Iman mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas kursi kosong wakil gubernur DKI Jakarta. PKS datang untuk menagih komitmen Prabowo soal posisi wagub untuk PKS.

"Dan tentu tadi disampaikan tentang wagub juga dibicarakan kepada Pak Salim dengan Pak Prabowo pada intinya komitmen Pak Prabowo ketika meminta kami mendukung sebagai capres, dimana di situ disampaikan bahwa salah satu yang diberikan pada PKS adalah posisi wagub," ujar Sohibul di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

Sohibul datang menemui Prabowo bersama Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufri. Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut Prabowo menyatakan tetap berkomitmen untuk menyerahkan kursi wagub DKI Jakarta untuk PKS.

"Tadi sudah disampaikan dan ditanyakan kembali dan Pak Prabowo tetap komit. Dan kita sudah meminta Pak Prabowo untuk segera membuat surat ajuan tentang pencalonan dua nama dari PKS," ujar Sohibul.

Dua Nama

PKS dan Partai Gerindra tidak perlu terburu-buru mengajukan pengganti Sandiaga Uno. Tak ada batas waktu tertentu penggantian wakil gubernur.

Begitu dikatakan oleh mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menanggapi, serunya aksi rebutan Wagub antara PKS dan Partai Gerindra. “Tidak ada batas waktu, bebas, tak usah pula tergesa-gesa,” ujarnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini menambahkan, setelah Surat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Sandiaga Uno di tangan gubernur. PKS dan Partai Gerindra sudah bisa mengajukan nama, masing-masing partai pengusung satu calon.

“Parpol pengusung kini bisa sampaikan usulan kepada Gubernur DKI, masing-masing partai satu nama dan dua calon diteruskan kepada Ketua DPRD untuk dipilih satu dari dua pilihan. Bila usulan lebih dari dua, kembalikan ke pengusul,” terangnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengamini, pengganti Sandi harus disepakati melalui rapat paripurna di DPRD DKI. Politisi banteng ini menjelaskan, pengambilan keputusan harus disepakati oleh 3/4 anggota DPRD DKI dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

“Ya, paripurna itu (menyepakati pergantian Sandi). Kita harus kuorum, 3/4 dari 106. 73 (orang). (Kalau enggak kuorum) ya kita tunggu terus, kejar terus sampai kuorum. Enggak ada batas waktu,” kata Prasetyo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, (15/8) lalu.

  (Sam Hamdan)