
JAKARTA, MERDEKANEWS - Klaim PKS yang nafsu meminta kursi Wagub bisa berdampak negatif. Sebab, terkesan PKS mendukung pasangan Prabowo-Sandi meminta imbalan.
Diberitakan sebelumnya, PKS secara terbuka mengaku kalau jatah kursi Wagub yang ditinggalkan Sandi adalah miliknya.
Tapi, klaim PKS dibantah Prabowo Subianto. Karena Prabowo mengaku kalau partainya belum memutuskan. Artinya PKS yang selama ini gembar-gembor sudah deal dengan Gerindra soal pengganti Sandi untuk berduet dengan Anies Baswedan masih mentah.
Saat bertandang ke rumah SBY, Prabowo telah membantah. Menurutnya, nama pengganti Sandiaga itu nantinya hasil dari keputusan Partai Gerindra.
Prabowo menegaskan hingga kini belum ada keputusan dari partai terkait nama pengganti Sandiaga sebagai Wagub DKI. "Belum diputuskan oleh partai (Gerindra)," tambahnya.
Di Gerindra DKI Jakarta sudah bulat mendukung M Taufik menjadi Wagub. Sedangkan PKS kebelet akan menyorong kadernya yakni Ahmad Syikhu dan Nurmansjah Lubis ke Balaikota.
Pengamat hukum, RBJ Bangkit menyatakan, pernyataan Prabowo itu sudah benar. "Artinya Pak Prabowo paham soal hukum dan etika. Karena jatah Wagub ya milik Gerindra," ungkapnya kepada wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakpus, Sabtu (15/9/2018).
Kata dia, Sandi saat mencalonkan calon wakil gubernur adalah kader Gerindra. Jadi secara etika dan aturan jika Sandi mundur atau berhenti ya milik Gerindra.
Bangkit meminta kepada PKS agar legowo karena jika ngebet bisa berdampak pada penilaian negatif dari fakyat.
"Pastinya rakyat akan melihat kenapa PKS ngejar jabatan. Padahal itukan milik Gerindra," bebernya.
Jika terjadi sengketa di kursi Wagub kata Bangkit, Gerindra pastinya akan menang. "Berdasarkan undang-undang yang berlaku ya milik Gerindra," ungkap pengacara jebolan Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.
Bangkit mengingatkan PKS agar tidak ngoyo 'merampas' kursi Wagub. Sebagai partai berlebel dakwah kata dia, seharunya PKS memahami etika dan norma.
"Saya khawatir warga ibukota yang tadinya memilih PKS murka dan mengalihkan suaranya," terangnya.
Menurutnya, ada kepentingan yang lebih besar buat PKS ketimbang merebut hak Gerindra dalam posisi Wagub.
"Kalau PKS peduli ibukota ya harusnya dia paham dan ikhlas dong," tambah mantan aktivis mahasiswa ini. (Sam Hamdan)
-
Putusan MK Soal Kritik Tak Bisa Dijerat Pidana Dinilai Merawat Substansi Demokrasi Putusan MK ini merawat nilai-nilai substantif dari demokrasi
-
Berujung ke Ranah Hukum, Begini Ihwal Anggota DPRD Sumut Cekik Pramugari Wings Air Terkait kasus ini, pihak Wings Air mengaku akan menempuh jalur hukum dalam insiden politikus asal Golkar yang mencekik pramugarinya
-
Presiden Resmikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Kanjuruhan Garapan Waskita Karya, Siap Dukung Sepak Bola Indonesia Presiden Resmikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Kanjuruhan Garapan Waskita Karya, Siap Dukung Sepak Bola Indonesia
-
Waskita Karya Kembali Raih Kontrak Baru Rp293,8 Miliar, Siap Kerjakan Gedung DPRD DIY Waskita Karya Kembali Raih Kontrak Baru Rp293,8 Miliar, Siap Kerjakan Gedung DPRD DIY
-
Guru SD di Jember Minta Maaf Usai Joget Vulgar Tanpa Busana Viral di Media Sosial Video berdurasi lima menit ini tersebar luas di berbagai platform media sosial, seperti TikTok hingga X (Twitter)