JAKARTA, MERDEKANEWS - Klaim PKS yang nafsu meminta kursi Wagub bisa berdampak negatif. Sebab, terkesan PKS mendukung pasangan Prabowo-Sandi meminta imbalan.
Diberitakan sebelumnya, PKS secara terbuka mengaku kalau jatah kursi Wagub yang ditinggalkan Sandi adalah miliknya.
Tapi, klaim PKS dibantah Prabowo Subianto. Karena Prabowo mengaku kalau partainya belum memutuskan. Artinya PKS yang selama ini gembar-gembor sudah deal dengan Gerindra soal pengganti Sandi untuk berduet dengan Anies Baswedan masih mentah.
Saat bertandang ke rumah SBY, Prabowo telah membantah. Menurutnya, nama pengganti Sandiaga itu nantinya hasil dari keputusan Partai Gerindra.
Prabowo menegaskan hingga kini belum ada keputusan dari partai terkait nama pengganti Sandiaga sebagai Wagub DKI. "Belum diputuskan oleh partai (Gerindra)," tambahnya.
Di Gerindra DKI Jakarta sudah bulat mendukung M Taufik menjadi Wagub. Sedangkan PKS kebelet akan menyorong kadernya yakni Ahmad Syikhu dan Nurmansjah Lubis ke Balaikota.
Pengamat hukum, RBJ Bangkit menyatakan, pernyataan Prabowo itu sudah benar. "Artinya Pak Prabowo paham soal hukum dan etika. Karena jatah Wagub ya milik Gerindra," ungkapnya kepada wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakpus, Sabtu (15/9/2018).
Kata dia, Sandi saat mencalonkan calon wakil gubernur adalah kader Gerindra. Jadi secara etika dan aturan jika Sandi mundur atau berhenti ya milik Gerindra.
Bangkit meminta kepada PKS agar legowo karena jika ngebet bisa berdampak pada penilaian negatif dari fakyat.
"Pastinya rakyat akan melihat kenapa PKS ngejar jabatan. Padahal itukan milik Gerindra," bebernya.
Jika terjadi sengketa di kursi Wagub kata Bangkit, Gerindra pastinya akan menang. "Berdasarkan undang-undang yang berlaku ya milik Gerindra," ungkap pengacara jebolan Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.
Bangkit mengingatkan PKS agar tidak ngoyo 'merampas' kursi Wagub. Sebagai partai berlebel dakwah kata dia, seharunya PKS memahami etika dan norma.
"Saya khawatir warga ibukota yang tadinya memilih PKS murka dan mengalihkan suaranya," terangnya.
Menurutnya, ada kepentingan yang lebih besar buat PKS ketimbang merebut hak Gerindra dalam posisi Wagub.
"Kalau PKS peduli ibukota ya harusnya dia paham dan ikhlas dong," tambah mantan aktivis mahasiswa ini. (Sam Hamdan)
-
Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, Surat Ketua DPRD Aneh, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan
-
Tidak Cuma Parlemen, MK Juga Dinilai Harus Koreksi Ambang Batas Pencalonan Presiden MK harus memerintahkan pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk mengoreksi presidential threshold 20% sebelum Pemilu 2029
-
Kemendagri Dorong Sinergi antara Pemda dan DPRD dalam Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda RTRW Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum di daerah dan salah satu tugas Kemendagri adalah melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan di daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan daerah
-
Milhan Jaya, Putra Sultra yang Berani Berlaga di Pileg 2024 untuk DPRD DKI Jakarta Di musim politik 2024 kali ini sepertinya tak banyak yang mengambil langkah berani sebagaimana diperankan oleh Milhan Jaya, putra asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.
-
Jokowi Lantik Nawawi Pomolango Sebagai Ketua KPK Sementara Jokowi Lantik Nawawi Pomolango Sebagai Ketua KPK Sementara