Fitnah, Cemooh, Hoax Dan Ujaran Kebencian Dihentikan

Yogyakarta, MERDEKANEWS -Jokowi meminta kebiasaan saling fitnah, mencemooh, menyampaikan ujaran kebencian dan hoaks diakhiri. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Kongres Mahasabha XI KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia), di Hotel The Rich, Yogyakarta,Rabu (29/8).

Menurut Jokowi, kebiasaan-kebiasaan tersebut hanya akan menghabiskan energi. Karenanya, Jokowi mengajak semuan elemen membangun pola pikir baru, yakni optimisme dan positive thinking.

"Coba lihat di media sosial, kita masih berkutat pada saling mencela, saling mencemooh, saling fitnah dan menyebarkan hoaks," ujar Jokowi.

Menurutnya, saat ini semua negara di dunia saling berkompetisi dan bersaing. Bangsa Indonesia, tidak mungkin bisa mampu bersaing dengan negara lain jika energi hanya dihabiskan untuk saling mencela, saling fitnah dan menyebarkan hoaks.

"Setiap hari yang kita lihat di media sosial hanya itu (saling fitnah, saling mencela, hoaks), energi kita akan habis, ini harus diakhiri. Kita harus membangun sebuah pola pikir baru, optimisme, positive thinking," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI ini menghimbau jangan sampai hanya karena pemilihan bupati atau walikota, gubernur maupun presiden lantas melupakan persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya meyakini dengan persatuan yang kuat akan menjadi kekuatan dan potensi menuju Indonesia emas tahun 2045," kata Jokowi.

Bahkan dari kalkulasi dan itung-itungan, lanjutnya jika pertumbuhan perekonomian seperti saat ini bisa berkelanjutan hingga 2045, maka Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor empat di dunia.

"Ini tidak mungkin tercapai kalau kita males-malesan, kalau kita senang instan, kalau kita tidak bekerja keras. Ini bisa tercapai jika kita semuanya, anak-anak muda kerja keras, disiplin tinggi dan produktif, kuncinya hanya disitu," tegas Jokowi.

Di tempat terpisah, Pihak Istana membantah telah mengintervensi dalam hal pembubaran massa gerakan #2019gantipresiden di sejumlah daerah.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan pembubaran itu sepenuhnya adalah wewenang TNI/ Polri dan BIN, demi menghindari benturan horizontal di masyarakat.

"Mereka dihentikan karena ada potensi kericuhan masyarakat. Yang seperti itu kan tak bisa didiamkan kalau ada benturan di masyarakat. Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi," ujar Pram di Istana Jakarta.

Kericuhan masyarakat, menurut Pram, tidak baik bagi persepsi Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, saat ini, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang sedang melangsungkan perhelatan olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018.

Pram berpendapat, seharusnya kelompok pro #2019gantipresiden maupun yang kontra bisa sama-sama menahan diri agar tak bergesekkan satu sama lain. Apalagi, saat ini belum memasuki masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

"Sebenarnya semua orang harus bersabar menahan diri, sebentar lagi kan tanggal 20 September 2018 di mana itu sudah ditetapkan capres-cawapres. Tanggal 23 itu sudah mulai masuk kampanye," ujar Pram.

Meski demikian, Pram menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah bentuk larangan atas kampanye gerakan #2019gantipresiden. Pram mengaku hanya mengimbau supaya seluruh pihak menahan diri agar tidak menimbulkan konfrontasi yang terbuka di antara masyarakat.

"Ini negara demokrasi dan kalau setelah tanggal penetapan itu, monggo-monggo saja mau setiap hari kampanye juga. Apalagi datang ke kantor saya dengan kaos itu, wah saya terima dengan baik. Jadi enggak melarang-larang," ujarnya.

Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Mereka yang ditolak antara lain, Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. (MUH)