Wapres Geram Sama Menteri Yang Sering Bolos Rapat

Jakarta, MERDEKANEWS -Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mewarning menteri yang sering bolos saat diundang rapat. Tindakan tersebut, dinilai sangat mengganggu kinerja pemerintah.  Namun sayangnya, JK enggan menyebutkan secara jelas, siapa menteri yang sering bolos saat rapat itu.

Dalam diskusi Business Speech, Wakil Presiden (Wapres) JK mengungkap, ada menteri di bawah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman bandel. Menteri itu sering tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Hal itu tentu memengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Padahal, dalam menjalankan tugasnya, koordinasi di antara para menteri di kabinet penting dilakukan agar program itu benar-benar tepat sasaran. Menurut dia, koordinasi di antara para menteri Kabinet Kerja sangat penting, khususnya di bidang maritim dan perikanan, yang ditangani lintas kementerian. 

Sebab, untuk urusan perikanan, kata JK, tidak hanya ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi juga oleh kementerian lain yang terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti bisa mengatur agar penangkapan ikan secara ilegal tidak lagi terjadi di perairan Nusantara, tetapi Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga juga berperan dalam memberikan dana bagi nelayan-nelayan kecil.

"Koordinasi itu sangat penting, karena dianggapnya agak ruwet maka kita memperbaiki koordinasi itu. Katakanlah Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengurus bagaimana ikan, illegal fishing dan sebagainya; tapi Menteri Koperasi dan UKM juga mendanai nelayan-nelayan kecil," jelas JK saat mengisi sambutan dalam diskusi Business Speech di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga berperan dalam mengatur ekspor dan impor ikan di Tanah Air. 

"Mendag juga mengatur ekspor perikanan, Menteri Perindustrian juga mengatur tentang industri perikanan. Jadi memang banyak sekali yang terlibat di situ. Angkatan Laut juga pasti menjaga supaya tidak ada `illegal fishing`," ujar Wapres.

Pemerintahan Jokowi-JK sengaja membentuk empat menteri koordinator, yaitu Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Ekonomi Darmin, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani. Hal itu guna mempermudah koordinasi.

Namun begitu, tetap saja masih ada beberapa menteri yang tidak hadir saat rapat, sehingga mempersulit koordinaasi. 

"Memang koordinasi itu penting dan kadang-kadang sulit. Karena itu ada empat menko di kabinet ini. Sebelumnya hanya ada tiga menko," kata Kalla.

Politikus senior Partai Golkar itu pun sempat berkelakar, bila koordinasi di kalangan menteri sudah bagus, tidak akan ada lagi kementerian koordinator. "Kalau gampang koordinasi saya kira tidak ada jabatan itu (Menko)," cetusnya.  (Aziz)