
JAKARTA, MerdekaNews – Idrus Marham terus gerilya. Kali ini dia mengumpulkan seluruh DPD I se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Idrus dicap sebagai loyalis setia Setya Novanto. Ada kesan, Idrus rela pasang badan untuk mempertahankan Papah Setnov sapaan Novanto sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar.
Sejak diangkat Setnov sebagai Plt Ketum Golkar, Idrus terus bergerak. Alhasil, dorongan agar Setnov segera dilengserkan dari kursi Ketua Umum Golkar tidak berhasil.
Bahkan, Idrus juga disebut-sebut kuat mengawal Setnov dalam mempertahankan kursi Ketua Golkar. Diketahui, para senior beringin sebelum Setnov dijebloskan ke rutan KPK sudah teriak agar segera diadakan pemilihan Ketum Golkar.
Para senior itu yakni Wapres Jusuf Kalla, Akbar Tanjung dan Zainal Bintang. Para senior minta agar Golkar segera menggelar munaslub untuk memilih Ketum Golkar.
Selain senior, para politisi muda juga teriak. Yorrys Raweyai, Ahmad Dolli Kurnia, Indra J Piliang dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sepakat untuk menyelamatkan Golkar dari keterpurukan adalah mencopot Setnov.
Para penentang Setnov tidak ingin Golkar jadi zombie, kiamat atau masuk museum. Karena, setelah Setnov ditetapkan KPK sebagai tersangka dan dijebloskan ke rutan, suara Golkar anjlok.
Tapi apa daya dorongan agar mencopot Setnov sepertinya kandas. Calon ketum seperti Titiek Soeharto dan Menteri Perindusterian Airlangga Hartarto mendadak tenggelam.
Setnov memang masih kuat. Selain Idrus banyak loyalis Setnov yang siap pasang badan. Tapi, sekuat apa Setnov jika berhadapan dengan para loylasi JK sapaang ngetop Jusuf Kalla.
Stop Teriak
Pasca pertemuan DPD se-Indonesia di Hotel Sultan pada Sabtu malam, 25 November 2017, membuat Idrus Marham pede. Dia meminta kepada seluruh pengurus agar tidak teriak tanpa arah.
"Setelah pertemuan malam ini tidak ada lagi suara-suara yang berbeda dengan keputusan partai yang diambil secara demokratis," ujar Idrus Marham kepada wartawan sebelum pertemuan Ketua DPD I Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Perbedaan suara yang dimaksud Idrus terkait kepatuhan jajaran pengurus terhadap keputusan rapat pleno. Rapat pleno disebut Idrus merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Munas dan Rapimnas.
"Nggak ada alasan pleno nggak diterima, karena rapat pleno berlangsung demokratis, terjadi perdebatan konseptual bahkan perdebatan konstitusional," sambung Idrus.
Pernyataan tegas soal kewajiban "satu suara" DPD juga disampaikan Ketua Harian Nurdin Halid. Wacana termasuk dorongan Munaslub harus dibicarakan sesuai mekanisme aturan partai.
"Nggak boleh ada oknum ketua DPD ambil langkah di luar koridor yang merupakan kesepakatan Partai Golkar. Yang pasti di (poin) keputusan rapat ketiga sudah dinyatakan bahwa bila praperadilan ditolak, maka rapat pleno menggelar (bahasan) untuk diadakan Munas," ujar Nurdin.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mendorong agar kelompok DPD I yang menginginkan pergantian Setya Novanto dari posisi ketum menggalang dukungan. Munaslub, menurutnya, harus segera digelar.
"Kalau memang mereka memiliki keyakinan, punya jalan yang terbaik, ya segera saja mereka ambil inisiatif mengundang teman-teman yang lain dan yakinkan teman-teman yang lain jalan yang terbaik dari partai kita adalah segera menggelar munas," ujar Akbar.
(K Basysyar A)
-
Evaluasi Total Buntut Pesta Miras di Lapas Sebabkan Dua Napi Tewas! tragedi pesta minuman keras oplosan yang mengakibatkan dua orang narapidana meninggal dunia dan 23 orang napi lainnya keracunan
-
Berantas Korupsi ke Akar-akarnya!Legislator Dukung Niat Presiden Prabowo Soal RUU Perampasan Aset Ini perlu sekali untuk, bagaimana kita di dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya
-
Aksi Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Revisi UU Ormas Perlu Atau Tidak? Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) belakangan banyak dilaporkan mengganggu iklim investasi di Indonesia
-
Tutup Pintu Pemakzulan Wapres, Golkar: Gibran Terpilih Secara Konstitusional! Wapres Gibran terpilih secara konstitusional melalui pilpres dan Mahkamah Konstitusi
-
Mbah Tupon Jadi Korban: Jangan Sampai Tanah Rakyat Habis Dicuri Mafia Tanah! Dia pun meminta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus tersebut, karena jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah