
JAKARTA, MerdekaNews - Ngeri. Begitulah jika kita mengetahui anggaran kunjungan kerja (Kungker) DPRD DKI Jakarta. Dari 28,7 miliar naik menjadi Rp 107,7.
Ternyata dana fantastis yang akan masuk dalam APBD itu sudah dibahas sejak era Ahok-Djarot. “Biaya kunker DPRD sebetulnya telah dianggarkan sejak masa pemerintah sebelumnya,” aku Wagub DKI Sanidaga Uno di Balaikota, Kamis (23/11/2017).
Kata dia, hampir tiap minggu mereka (DPRD) turun ke bawah untuk melakukan kunjungan kerja. "Tentu kita harap anggarannya ini efektif. Dan anggaran-anggaran ini bukan sekadar anggaran jalan-jalan," tegasnya.
Dia berharap anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kinerja anggota DPRD serta melahirkan kebijakan terbaik untuk warga Jakarta.
Dalam situs apbd.jakarta.go.id yang diakses Rabu kemarin, terdapat anggaran uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II. Jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis 7.752 orang.
Sandiaga mengatakan, kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018 sudah diusulkan sebelum dia belum menjabat.
(Ira Saqila)
-
Soal Kenaikan Tarif, PAM Jaya Harus Tingkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Layanan Menurutnya, kenaikan tarif PAM Jaya, juga perlu diiringi dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat.
-
Geruduk Balai Kota, P3RSI Buat Laporan Masyarakat ke Pj Gubernur Buntut Kenaikan Tarif PAM JAYA Sejumlah perwakilan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta
-
Kanal WhatsApp LAPOR PSI: Terima Keluhan Warga Terkait Kenaikan Tarif PAM JAYA Menurut Francine kenaikan tersebut melanggar tarif batas atas dari yang sudah ditentukan rumusnya dalam aturan yang berlaku
-
Politikus PSI Surati Pj Gubernur Teguh Setya Budi, Isinya Soal P3RSI Keluhkan Kenaikan Tarif PAM Jaya Surat itu saya kirimkan setelah menerima aduan masyarakat dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia
-
Minta Kenaikan Tarif PAM Jaya Ditunda, Francine Widjojo: Tak Adil Rusun Dipukul Rata dengan Apartemen tidak adil jika warga rumah susun atau apartemen dipukul rata tarifnya dikenakan batas atas