Anies Ogah Dana Tim Gubernur Dibiayai Cukong

JAKARTA, MerdekaNews – Anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) menjadi polemik. Fraksi pro Ahok protes dan siap beraksi untuk mencoretnya.

Bahkan, warganet di Twitter dan Facebook rame-rame membully. Nah, ternyata kenaikan dana TGUPP lantaran Anies menolak adanya pembiayaan dari pihak swasta.

Sumber Merdeka News di Balaikota, di era Ahok dana TGUPP diduga dibiayai oleh cukong. Berjumlah sekitar 15-23 orang, Ahok hanya mencantumkan dana Rp 2,3 miliar.

Dan sisanya diduga dari pihak swasta. TGUPP biasanya hanya dijadikan tempat parkir pejabat yang masuk kotak.

Kini di era Anies, TGUPP sekitar Rp 28 miliar. Angka itu naik karena jumlah TGUPP bukan hanya diisi oleh PNS tapi banyak dari kalangan profesional.

Anies juga enggan menjadikan TGUPP sebagai tempat pembuangan pejabat bermasalah.

Kata Anies, anggaran TGUPP dialokasikan sebesar Rp 28,5 miliar. Alasannya, setiap orang yang bekerja untuk membantu gubernur menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah.

“Justru (kalau) dibiayai swasta (cukong-red), maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi karena itu sekarang kami buat transparan," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Diketahui, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 honorarium anggota TGUPP yang diajukan Rp 1,9 miliar. Jumlah itu diperoleh dari hitungan: enam orang x 13 bulan x Rp 24.930.000. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP 1 orang x 13 bulan x Rp 27.900.000 yakni sebesar Rp 362,7 juta.

Dalam RAPBD 2018, honorarium anggota TGUPP Rp 19,4 miliar yang didapat dari perhitungan 60 orang x 13 bulan x Rp 24.930.000. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP, sebanyak 14 orang x 13 bulan x Rp 27.900.000 sebesar Rp 5,07 miliar.

Honorarium anggota TGUPP itu menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Sedangkan honorarium Ketua TGUPP mengacu pada peraturan serupa Nomor 83 Tahun 2013.

"Dengan transparan, didanai menggunakan APBD, maka jelas tidak ada ketergantungan kepada pihak luar,” tambah Anies.

Fraksi PPP dan PKS menilai, dana TGUPP sudah wajar dan realistis. Karena, banyak ahli dan orang profesional yang direkrut. "Kalau era Ahok kan hanya jadi tempat pembuangan PNS yang tidak sepaham," ungkap politisi PPP, Riano.

Bolak-balik Diperiksa

Era Ahok banyak dana APBD yang tidak terpakai. Mantan gubernur yang saat ini disel Mako Brimob Depok terkait kasus penistaan agama itu sering mengandalkan CSR perusahaan.

Alhasil, banyak kebijakan Ahok dituduh lebih pro cukong atau pengusaha. Dan tragisnya lagi, beberapa kebijakan kini bermasalah dengan hukum dan sedang dibidik Kejaksaan serta KPK.

Sebut saja reklamasi Laut Jakarta, pembelian lahan RS Sumber Waras hingga pembelian alat kesehatan di RSUD Cengkareng. Belum lagi soal pembangunan jalan simpang susun Semanggi.

Kini para pejabat di era Ahok sering bolak-balik ke Kejaksaan dan KPK. “Karena Ahok tidak mau pakai APBD. Jadi banyak sumbangan pengusaha,” terang pejabat DKI yang namanya enggan disebutkan.

Dia menyatakan, simpang susun Semanggi, Kalijodo dan taman-taman di ibukota banyak yang berasal dari CSR ibukota. "Mereka pasang nama perusahannya. Misalnya Kalijodo ditempel lah nama Sinar Mas dan bukan pemprov," ungkapnya.

Ia menambahkan, kini banyak para pejabat yang bolak-balik diperiksa Kejaksaan dan KPK. "Karena banyak kebijakan yang salah secara hukum," tambahnya.

  (Kaira Saqila)