
Jakarta, MERDEKANEWS -Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi pimpinan Polri dan Badan Intelijen Negara ( BIN).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait peristiwa aksi teror mulai dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando (Mako) Brimob hingga serangkaian ledakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Kepada BIN, kepolisian, dan BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan," kata Fadli di Senayan, Rabu (16/5/2018).
Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai dengan anggaran yang lebih semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.
Fadli pun kembali menyinggung penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob. Ia menilai tak semestinya polisi kehilangan kendali hingga 36 jam atas penguasaan Rumah Tahanan di sana.
Karena itu, ia meminta Presiden mengevaluasi besar-besaran Pimpinan Polri dan BIN terkait kasus teror dengan meningkatnya anggaran kedua lembaga negara.
"Anggaran BIN makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran polisi luar biasa peningkatannya,"sindirnya
(AZIZ )
-
Isu Penanganan Anak Tidak Sekolah Perlu Masuk dalam Dokumen Perencanaan Daerah - “Penanganan anak tidak bersekolah perlu dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik. Salah satu cara dalam melaksanakan perencanaan penanganan anak tidak sekolah yaitu dengan menyusun perencanaan di dalam dokumen perencanaan daerah seperti di RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja."
-
Merugikan Parpol, Ini Alasan Kenapa Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Membahayakan Demokrasi Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi
-
89.358 Jemaah Haji Telah Tiba di Arab Saudi, Kloter Terakhir Fase Pertama Mendarat di AMAA Besok Kelompok terbang (kloter) terakhir akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada Kamis 8 Juni 2023
-
Kader Pendata Memiliki Peran Strategis dalam Pemutakhiran Pendataan Keluarga Direktur SUPD IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Zanariah menyampaikan materi dukungan Pemda pada pelaksanaan regional Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023, beberapa waktu lalu.
-
Bukti Negara Hadir dan Melindungi Warganya, Pemerintah Harus Tindak Tegas Pelaku TPPO Tanpa Terkecuali! Negara harus mampu membuktikan hadir dalam melindungi warga negaranya dari TPPO. Tindak tegas semua pelakunya tanpa terkecuali