
Jakarta, MERDEKANEWS -Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi pimpinan Polri dan Badan Intelijen Negara ( BIN).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait peristiwa aksi teror mulai dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando (Mako) Brimob hingga serangkaian ledakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Kepada BIN, kepolisian, dan BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan," kata Fadli di Senayan, Rabu (16/5/2018).
Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai dengan anggaran yang lebih semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.
Fadli pun kembali menyinggung penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob. Ia menilai tak semestinya polisi kehilangan kendali hingga 36 jam atas penguasaan Rumah Tahanan di sana.
Karena itu, ia meminta Presiden mengevaluasi besar-besaran Pimpinan Polri dan BIN terkait kasus teror dengan meningkatnya anggaran kedua lembaga negara.
"Anggaran BIN makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran polisi luar biasa peningkatannya,"sindirnya
(AZIZ )
-
Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya Kemendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya
-
Ketua Pembina Masjid Jami' Asy Syahid Gelar Walimatussafar Jelang Keberangkatan Haji Ketua Pembina Masjid Jami' Asy Syahid Gelar Walimatussafar Jelang Keberangkatan Haji
-
Evaluasi Total Buntut Pesta Miras di Lapas Sebabkan Dua Napi Tewas! tragedi pesta minuman keras oplosan yang mengakibatkan dua orang narapidana meninggal dunia dan 23 orang napi lainnya keracunan
-
Berantas Korupsi ke Akar-akarnya!Legislator Dukung Niat Presiden Prabowo Soal RUU Perampasan Aset Ini perlu sekali untuk, bagaimana kita di dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya
-
Aksi Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Revisi UU Ormas Perlu Atau Tidak? Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) belakangan banyak dilaporkan mengganggu iklim investasi di Indonesia