Inilah Manuver Fraksi Pro Ahok Menyerang Anies-Sandi

JAKARTA, MerdekaNews – Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi polemik. Parpol pro Ahok kompak menyerang.

Apakah ini manuver? Anggaran TGUPP Rp 28,99 miliar menjadi lahan isu gurih. Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem langsung menggorengnya.

Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono menduga ada sesuatu di baliknya.

"Yang kita baca seperti itu, jangan-jangan ada apa-apa seperti itu. Artinya kami Fraksi PDIP menyoroti itu jangan-jangan gitu loh. Tapi kan ini baru praduga tapi nanti di pembahasan di komisi nanti baru kita perdalam," kata Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2017).

Gembong mengatakan akan segera mendiskusikan anggaran tersebut di dalam komisi-komisi. Dia ingin mengetahui penggunaan dana tersebut.

Ketua Fraksi Nasdem Bestari juga curiga. Dia mengatakan, baru mengetahui besaran angka tersebut saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dia belum mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut. "Selama ini belum ada satu komisi yang menjadi mitra yang menjadi bagian untuk membahas TGUPP ini. Saya nggak tahu kerjanya, nanti pembahasan anggaran akan kita kritisi dan tanyakan di pemerintahan gimana," tutur anggota Badan Anggaran DPRD ini.

Bukan Tempat Parkir Pejabat

Anggaran TGUPP naik menjadi Rp 28 miliar ternyata karena jumlah personilnya bertambah. Di era Ahok hanya sekitar 23 orang dan kini menjadi 75 orang.

Di era Ahok, TGUPP biasa digunakan untuk memarkir pejabat yang tidak sejalan dengan gubernur. Di era Anies-Sandi, TGUPP akan dimaksimalkan kinerjanya.

Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta menilai rencana kenaikan anggaran TGUPP sebagai hal yang wajar. Rencananya, jumlah personel di tim tersebut akan bertambah jadi 73 orang.

Wakil Ketua Fraksi PPP Riano P Ahmad mengatakan anggaran TGUPP meningkat karena adanya rencana penambahan personel yang tadinya berjumlah 26 orang. Selain PNS, TGUPP diperkuat oleh kalangan profesional.

"Ya mungkin dengan penambahan anggaran itu bukan hanya supporting terhadap orang, apa, dari penambahan orangnya saja jelas jadi 73 orang. Meliputi teman-teman PNS, meliputi juga teman-teman profesional sesuai disiplin ilmunya masing-masing," kata Riano, Senin (20/11/2017).

Menurut Riano, TGUPP awalnya diisi oleh pegawai negeri sipil yang kinerjanya tidak maksimal. "Zaman Pak Anies saya melihat lembaga ini (TGUPP) benar-benar ingin diberdayakan. Tentunya dengan benar-benar mengoptimalkan lembaga ini. Pastinya supporting-nya harus lebih dari itu. Ketimbang organisasi yang hanya cuma pelengkap saja," papar anggota Badan Anggaran DPRD ini.

"Saya melihat awalnya dibentuk TGUPP itu kan seperti organisasi yang bisa dikatakan orang-orang yang punya masalah itu, masuk kotaklah. Dulunya seperti itu pas pas Pak Ahok. Masuk kotak orang-orang yang mungkin dalam capaian kerja tidak maksimal," sambung Riano.

Dalam RAPBD DKI Jakarta 2018, anggaran TGUPP dialokasikan sebesar Rp 28,99 miliar. Sebelumnya, anggaran TGUPP hanya Rp 2,35 miliar.

Sementara Fraksi PKS menilai, kalau anggaran TGUPP realistis. Karena, TGUPP untuk memikirkan persoalan ibukota.

Sedangkan Anies mengaku, akan menjelaskan soal kenaikan anggaran TGUPP. “Nanti kita jelaskan secara terbuka dan transparan,” tegasnya. (Khairi Ataya)