Kepala BPOM Paparkan 4 Kunci Keberhasilan Kemandirian Obat

Jakarta, MERDEKANEWS - “Ketahanan kemandirian obat, bukan hanya kita bisa menyediakan obat itu, tetapi bagaimana obatnya dapat berkhasiat/bermanfaat bagi masyarakat.” Demikian ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Kuliah Pakar Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta), Selasa (25/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan materi tentang Ketahanan Nasional dan Kemandirian Obat: Perspektif Kefarmasian dalam Pengobatan Modern.

Dalam paparannya, Taruna Ikrar menyebutkan peran penting BPOM dalam mewujudkan ketahanan nasional melalui pengawasan obat dan makanan. “BPOM melakukan pengawasan dan pengendalian khasiat, keamanan, serta mutu obat dan makanan secara komprehensif sepanjang product life cycle,” ungkapnya. Siklus tersebut dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, pembinaan), pengawasan, hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat, mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Kepada para peserta kuliah pakar, Kepala BPOM juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh dan mengawal setiap upaya riset dan pengembangan hingga hilirisasi obat, vaksin, dan obat herbal. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian nasional di bidang sediaan farmasi.

“Terdapat 4 kunci yang bisa membawa negara kita pada kemandirian obat,” jelas Taruna Ikrar.

Dua kunci pertama adalah memperkuat research and development serta mendorong inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kunci ketiga terkait dengan kerja sama lintas negara. Dan yang terakhir, kunci research and development itu adalah kampus. “Saat kampus punya peran dan sebaiknya bekerja sama juga dengan BPOM,” tuturnya.

Pentingnya kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang obat, termasuk obat herbal, menjadi fokus Kepala BPOM saat menjawab pertanyaan salah satu peserta, Mikhael Valentino, dalam sesi diskusi. Mikhael menanyakan tentang strategi konkret pengembangan obat herbal untuk mengurangi penggunaan obat kimia, mengingat masih banyak tanaman obat yang belum diteliti.

Obat herbal atau obat dari bahan alam dapat menjadi komplemen, pelengkap, dan/atau supporting untuk memenuhi kebutuhan nasional terhadap obat-obatan. Taruna Ikrar menyebutkan obat bahan alam memiliki khasiat yang bahkan telah dimanfaatkan sejak dulu. Menurut data BPOM, terdapat lebih dari 15.000 item produk obat bahan alam yang terdaftar sebagai jamu, 77 obat herbal terstandar, dan 20 fitofarmaka. Masih banyak tanaman obat yang belum diteliti.

Karena itu, menurut Taruna Ikrar, pengembangan obat herbal sangat terbuka lebar. Di sinilah peran BPOM untuk mempertemukan kampus/perguruan tinggi dengan industri. BPOM mendukung dan mengawal kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri. Kerja sama ini perlu dilakukan sejak awal agar hasil penelitian dapat dihilirisasi oleh industri.

Tak hanya tentang pengembangan obat herbal, beberapa peserta juga bertanya mengenai pengembangan obat dari produk biologi, akses obat-obatan inovatif, regulasi khusus terkait validasi data dan berbasis kecerdasan buatan, peluang ekspor obat modern asli Indonesia (OMAI), terapi gen, dan pengawasan peredaran obat dalam e-commerce. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tri Asti Isnariani yang menjadi narasumber selanjutnya setelah Kepala BPOM.

Sebelum meninggalkan kuliah pakar yang dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Taufiq Frederik Pasiak, Ketua Program Studi Farmasi Program Sarjana Annisa Farida Muti, dan diikuti oleh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta ini, Kepala BPOM menyampaikan pesan penting. Kepala BPOM berharap akademika sebagai bagian dari masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Taruna Ikrar juga menegaskan kembali, ”BPOM siap melakukan pendampingan kepada akademisi dan mitra dalam riset inovatif hingga mendapatkan nomor izin edar, demi tercapainya kemandirian obat di Indonesia.”