
Jakarta, MERDEKANEWS -- Tudingan ada aroma politik dalam putusan praperadilan perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto dinilai sebagai sesuatu yang sulit diabaikan.
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. “Saya kira tuduhan atau klaim kasus ini sangat rentan isu politik tidak bisa diabaikan,” kata Burhanuddin dalam keterangannya pada Minggu (16/02).
Putusan majelis hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan Hasto dinilai memiliki dosis kepentingan politik yang tinggi. Terlebih, kasus dugaan suap buronan Harun Masiku yang melibatkan Hasto sudah terjadi sejak enam tahun silam.
Perkaranya sempat tertunda dan baru dimunculkan kembali serta ramai sekarang ini setelah pemerintahan PDIP berakhir.
“Kalau kita melihat kasus Harun Masiku kan sudah terjadi enam tahun lalu pada masa pimpinan KPK sebelumnya kenapa kemudian baru muncul sekarang. Jadi itu saja sudah menunjukkan kasus yang melibatkan Mas Hasto itu sangat kuat dosis politiknya,” tegas dia.
Burhan sudah mengetahui soal gugatan praperadilan Hasto akan ditolak sejak rapat di DPR awal pekan ini. “Kebetulan beberapa hari terakhir saya akan diundang RPDU oleh DPR dalam pembahasan RUU Statistik. Hampir semua politisi yang saya temui di belakang layar, itu sudah menangkap sinyal,” jelas dia.
Terlebih lagi, kata Burhan, tangkapan sinyal ditolaknya gugatan tersebut telah diperkuat dengan pernyataan pidato Presiden Prabowo Subianto. Saat acara Muslimat NU beberapa waktu lalu, Prabowo menyatakan ada pihak yang ingin memisahkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sinyal bahwa gugatan yang diajukan oleh Mas Hasto akan ditolak di sidang praperadilan ketika statement Pak Prabowo itu dinyatakan di depan public,” ujar dia.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.
-
Merasa Difitnah Soal Kirim Utusan, Jokowi Tantang PDIP: Ngalah Ada Batasnya! Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya,
-
Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Penyidik KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil! Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sedang diusut KPK.
-
Sebut Kenaikan Pangkat Seskab Teddy Tidak Sesuai Aturan Militer, Politikus PDIP Respons Begini Ia menilai kenaikan pangkat Teddy tidak sesuai dengan aturan biasa di militer.
-
Ditahan KPK Hasto Merasa Dikriminalisasi, Minta Jokowi dan Keluarga Diperiksa di Kasus Korupsi Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Joko Widodo
-
Instruksi Tegas Megawati ke Kepala Daerah PDIP: Putar Balik, Jangan Ikut Retret di Magelang! kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing