Anggaran Diblokir, Investor Tak Kunjung Datang, IKN Megaproyek Mercusuar Jokowi Berpotensi Mangkrak!

Jakarta, MERDEKANEWS --Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dinilai berpotensi membuat mangkrak proyek mercusuar gagasan dari mantan Presiden Jokowi itu.

Penilaian tersebut mencuat dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (07/02),

Pendiri Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Prof Didin S Damanhuri menyebut proyek IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun adalah personal legacy dari Jokowi. Jadi kepentingannya sangat sempit.

"Dan sejak awal saya selaku akademisi yang menentang IKN. Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Prof Didin.

Dia pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang, tak kunjung datang.

"Ingat Softbank hengkang dari IKN. Karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain," ungkapnya.

Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN, bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat atau 'leyeh-leyeh' kepala negara, atau menjadi ibu kota Provinsi Kaltim.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo memastikan belum ada realisasi anggaran yang dipakai untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tahun 2025.

Hal ini lantaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 202, Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar Rp 81 triliun. Dody menyebutkan, seluruh anggaran Kementerian PU masih diblokir.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggarannya kita di-blokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada," tegasnya saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis (6/2).

Terkait anggaran yang diblokir tersebut, Dody pun berkelakar bahwa progres realisasi anggaran Kementerian PU digunakan untuk membeli makan siang. "Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," katanya.

Menanggapi pernyataan Dody, Kepala Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan, Hasan Nasbi kepada wartawan mengatakan, diblokir itu bukan berarti anggaran untuk IKN itu tidak tersedia.

Kata dia, anggarannya ada di Otorita IKN dan kementerian. Ia memastikan IKN akan terus dilanjutkan.

“Yang jelas komitmen dari presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan? Bahwa selama lima tahun ke depan presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan, Jumat (07/02).

Hasan mengatakan, pemerintah saat ini berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut dengan membangun inti pemerintahan dan dilanjutkan dengan kawasan komersial.

“Target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan. Membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tutup Hasan.