
Jakarta, MERDEKANEWS -- Ahli Planologi, Nirwono Joga, mendorong Perumda PAM Jaya agar meniru pelayanan, dari kota maju di dunia. Salah satunya menyediakan air yang dapat langsung diminum dari keran.
"Sudah harus mulai dikembangkan layanan air siap minum langsung dari keran-keran, seperti di Singapura, Melbourne, Sydney dan Tokyo, sebagai bentuk layanan bagi masyarakat," kata Nirwono, dikutip pada Senin (03/02).
Selama ini menyediakan air langsung minum dari keran, merupakan mimpi besar PAM Jaya. Hanya saja keinginan itu terhalang, dengan pipa air di bawah tanah yang berusia ratusan tahun, sehingga masyarakat disarankan tidak mengonsumsi air langsung dari keran.
Nirwono optimis, perseroan daerah itu mampu mewujudkan mimpi tersebut. Apalagi peningkatan pelayanan kepada pelanggan, merupakan suatu keniscayaan bagi perseroan daerah, setelah penyesuaian tarif air sejak Januari 2025 ini.
"Kenaikan tarif harus mampu mendorong peningkatan layanan kualitas-kuantitas, dan kontinuitas ketersediaan air bersih yang memadai, dan layak pakai," kata Nirwono.
Menurutnya, kenaikan tarif PAM Jaya, juga perlu diiringi dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. Harapannya, informasi yang diberikan dapat jelas dan dipahami, sehingga tidak ada penolakan.
Sosialisasi yang dimaksud misalnya penghuni apartemen, maupun kondominium tetap dikenakan tarif K3 (niaga), bukan K2 (rumah tangga). Biasanya penghuni unit tersebut memiliki latar belakang ekonomi mampu.
"Untuk penghuni apartemen tetap dikenakan tarif K3, agar dapat mensubsidi K1 (sosial) dan K2," tutur ahli dari Universitas Trisakti Jakarta ini.
Selain itu, Nirwono juga meminta PAM Jaya, untuk mengakselerasi pembangunan perpipaan, agar target 100 persen layanan dapat tercapai pada 2030 mendatang.
"Sebaiknya pembangunan pipa diutamakan dulu bagi kawasan Jakarta bagian utara, agar dapat terlayani 100 persen, diikuti penghentian pemompaan air tanah, yang bisa menyebabkan penurunan muka tanah," ucapnya.
-
Surati Gubernur Soal Kenaikan Tarif PAM Jaya, Politisi PSI Minta Pramono Anung Cabut Kepgub Nomor 730 Tahun 2024 Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo, mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung
-
Geruduk Balai Kota, P3RSI Buat Laporan Masyarakat ke Pj Gubernur Buntut Kenaikan Tarif PAM JAYA Sejumlah perwakilan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta
-
Kanal WhatsApp LAPOR PSI: Terima Keluhan Warga Terkait Kenaikan Tarif PAM JAYA Menurut Francine kenaikan tersebut melanggar tarif batas atas dari yang sudah ditentukan rumusnya dalam aturan yang berlaku
-
Politikus PSI Surati Pj Gubernur Teguh Setya Budi, Isinya Soal P3RSI Keluhkan Kenaikan Tarif PAM Jaya Surat itu saya kirimkan setelah menerima aduan masyarakat dari Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun lndonesia