Sah! Ini Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi DPR RI Periode 2024-2029

Jakarta, MERDEKANEWS -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2024-2025. Paripurna ini digelar untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029.

Total ada 17 AKD yang meliputi 13 Komisi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Legislatif, dan Badan Aspirasi Masyarakat.

Berikut adalah susunan pimpinan komisi DPR dan mitra kerjanya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka:


Komisi I DPR RI

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra Kerja:
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU.

Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Lembaga Sensor Film (LSF).


Komisi II DPR RI

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).


Komisi III DPR RI

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:
Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN)


Komisi IV DPR RI

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja:
Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia.


Komisi V DPR RI

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)


Komisi VI DPR RI

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:
Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)


Komisi VII DPR RI

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara


Komisi VIII DPR RI

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja:
Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)


Komisi IX DPR RI

Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra kerja:
Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Penempatan Migran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Badan Gizi Nasional.


Komisi X DPR RI

Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset

Mitra kerja:
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)7. Badan Pusat Statistik


Komisi XI DPR RI

Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra kerja:
Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan BUMN (PMN dan Privatisasi)


Komisi XII DPR RI

Ruang lingkup: Energi

Mitra kerja:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG)


Komisi XIII DPR RI

Ruang lingkup: Reformasi, regulasi, dan HAM

Mitra kerja: hukum dan HAM
Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI dan Kantor Staf Presiden (KSP).


Badan Anggaran (Banggar)

Mitra kerja:
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.