Menteri Tengik Israel, Ben Gvir dan Keluarga Diusir dari Pantai Sembari Diteriaki Pembunuh!

Jakarta, MERDEKANEWS -- Sekelompok warga Israel pada Jumat (06/09) dilaporkan mengusir Menteri Keamanan Nasional sayap kanan mereka, Itamar Ben-Gvir, dari sebuah pantai di ibu kota Tel Aviv. Warga meneriaki Ben-Gvir dengan kata 'pembunuh'.

Media Israel memposting beberapa rekaman di situs web mereka yang menunjukkan Ben-Gvir dan anggota keluarganya tiba di sebuah pantai, ketika beberapa pengunjung pantai meneriakinya.

"Anda adalah seorang pembunuh, Anda adalah seorang teroris, dan karena Anda, para sandera sekarat di Gaza; beraninya Anda berjalan di pantai?" seorang warga Israel terlihat meneriakinya.

Menurut Times of Israel, seorang wanita Israel ditangkap untuk diinterogasi setelah melemparkan segenggam pasir ke arah Ben-Gvir.

Shanron Goldenberg, seorang pengacara Israel, mengaku bahwa wanita muda yang ditangkap itu adalah putrinya. Goldenberg mengatakan bahwa putrinya ditahan dengan tangan dan kaki diborgol.

Ben-Gvir merupakan salah satu menteri sayap kanan garis keras Israel. Masyarakat menuduh Ben-Gvir dan menteri ekstremis lainnya telah menghalangi proses pertukaran sandera dengan Hamas.

Israel memperkirakan lebih dari 100 sandera masih ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza. Beberapa di antaranya diyakini telah meninggal dunia.

Selama berbulan-bulan ke belakang, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.

Namun, upaya mediasi tersebut terhenti karena Netanyahu menolak memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.

Perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza telah menewaskan sekitar 40 ribu warga Palestina. Sebagian besar di antaranya merupakan kelompok perempuan dan anak-anak.

Agresi yang terus berlangsung di wilayah tersebut mengakibatkan minimnya pasokan makanan, air, dan keperluan medis.

Israel sendiri telah menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya terhadap Palestina di Mahkamah Internasional (ICJ).