Diduga Dinas Sosial TangerangTerima Kompensasi Ratusan Juta dari Distributor Beras

Ronald Tanamas - merdekanews.co

Dinas Sosial Kota Tangerang

Tangerang, MERDEKANEWS --- Program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang bertujuan membantu masyarakat pra sejahtera dalam memperoleh kebutuhan dasarnya kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial di Kota Tangerang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Juweni mengakui pihaknya belum bisa memberikan pengawasan penuh dalam pendistribusian program BPNT di Kota Tangerang.

"Harus diakui kami belum memberikan pengawasan penuh. Hal ini disebabkan banyaknya kelompok penerima manfaat (KPM) yang tercatat di wilayah ini. Sementara yang melakukan pengawasan hanya 10 orang untuk mengawasi 500 orang KPM," katanya Juweni kepada merdekanews.co melalui telepon, Tangerang, Senin (16/4/2018).

Dalam peraturan penunjukkan teknis (Juknis) Kementerian Sosial, tidak diperbolehkan mengarahkan atau menetapkan distributor dalam program BPNT tersebut. Sayangnya juknis tersebut sepertinya tidak ditaati oleh dinas sosial.

Juweni mengakui hanya ada dua distributor penyaluran beras yang ada di Kota Tangerang yang menangani program BPNT tersebut. Ia menambahkan penunjukan dua distributor tersebut berdasarkan pilihan dari tim kordinasi.

"Kami awalnya mengarahkan para KPM kepada 6 distributor untuk melakukan pembelian beras dan telur sebagai bentuk nyata berjalannya program ini. Namun selanjutnya kami menerima masukan dari Tim kor hanya ada 2 distributor yakni Sanjaya dan Triputra," kata Juweni.
(Ronald Tanamas)

Sanjaya Akui Berikan Kompensasi Terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai Pemilik PT Sanjaya Artha Boga, Sanjaya mengakui pihaknya mendapatkan wewenang dalam pendistribusian kebutuhan dasar masyarakat pra sejahtera di wilayah Kota Tangerang.

Komisi IV: Data Masih Menjadi Persoalan Bantuan Pangan Non Tunai Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Masuk Tahun Politik, Jokowi Mulai Rajin Bagi-bagi Bantuan Memasuki tahun politik, pemerintahan Joko Widodo gencar melakukan pencitraan melalui politik anggaran. Caranya dengan bagi-bagi bantuan kepada masyarakat.

Lompatan Produksi Beras, Waketum DPN TMI Apresiasi Kinerja Kementrian Pertanian

Mendikdasmen Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Solusi Finpay Tingkatkan Kemandirian Finansial Pekerja Migran Indonesia Melalui Kemitraan Koperasi MIMS

Gandeng UMKM dan Kesenian Lokal, PGN Dorong Energi Kemandirian Desa Lewat Suadesa Festival 2025

Sinar Mas Land Luncurkan Program Youthpreneur untuk Cetak Wirausahawan Muda, Tangguh, dan Mandiri

Upaya Perkuat Pasokan Gas Bumi, PGN Gali Potensi Pemanfaatan WK Tungkal

WIKA Gedung Hadirkan NETRO, Rumah Modular Cerdas Ramah Lingkungan, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Avtur Pertamina Dukung Pemberangkatan 221 Ribu Jamaah Haji Indonesia

Apkasi Kembali Gelar Putri Otonomi Indonesia 2025: Wadah Ekspresi Putri Daerah di Kancah Nasional

Lonjakan Penumpang pada Libur Panjang dan Jelang Hari Raya Waisak 2025

Diduga Dinas Sosial TangerangTerima Kompensasi Ratusan Juta dari Distributor Beras

Sanjaya Akui Berikan Kompensasi Terkait Program Bantuan Pangan Non Tunai Pemilik PT Sanjaya Artha Boga, Sanjaya mengakui pihaknya mendapatkan wewenang dalam pendistribusian kebutuhan dasar masyarakat pra sejahtera di wilayah Kota Tangerang.

Komisi IV: Data Masih Menjadi Persoalan Bantuan Pangan Non Tunai Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Masuk Tahun Politik, Jokowi Mulai Rajin Bagi-bagi Bantuan Memasuki tahun politik, pemerintahan Joko Widodo gencar melakukan pencitraan melalui politik anggaran. Caranya dengan bagi-bagi bantuan kepada masyarakat.