Jakarta, MERDEKANEWS ---- Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
“Ya memang ini cukup kita sayangkan kenapa data 2015 digunakan untuk 2017. Tentu ini menjadi satu masalah klasik kita bersama. Data yang selalu jadi persoalan. Nah ini menjadi bahan evaluasi yang kita berikan kepada pemerintah, jangan sampai ini terulang kembali," ungkapnya saat meninjau secara langsung pelaksanaan program BPNT terhadap KPM bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/4/2018).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika data kemudian dievaluasi, dan dilakukan tune-in di program BPNT, ternyata ditemukan ada kendala sehingga terjadi data ganda dari sisi pendataan. Maka, hal itu yang menyebabkan tidak adanya saldo di dalam kartu BPNT saat proses penarikan. Hal inilah yang menurut Rahmat perlu di evaluasi. Kendati dipastikan KPM menerima bantuan itu, tapi waktu penerimaannya menjadi mundur.
“Jadi kita sayangkan. Tetapi paling tidak dengan adanya evaluasi tadi, saya kira ada keinginan yang kuat dari pemerintah, khususnya Kemensos maupun dari pelaksana dari kartu itu adalah Bank BRI akan segera mengambil keputusan untuk mencari solusi. Dan saya percaya itu akan bisa terselesaikan dengan cepat,” paparnya.
Rahmat juga menambahkan, bahwa yang paling pasti adalah adanya evaluasi, yaitu ditemukannya beberapa kendala, kelemahan, dan ketidaktepatan sasaran menjadi amunisi utama bagi Komisi IV DPR RI dan pemerintah untuk duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik seperti apa.
“Titik optimal sampai pelaksanaan, sampai berhasil dengan yang diharapkan dan tepat sasaran, masyarakat menerima dengan nyaman, dan tepat waktu, itu yang pantas kita kedepankan untuk program non tunai ini,” harapnya.
(Kinanti Senja)
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten
-
Ditjen Hubdat - Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Tipe A Purboyo Madiun Terminal Tipe A Purboyo nantinya akan dikembangkan lagi dengan melakukan pemisahan jalur ke barat (Jakarta) dan ke Timur (Surabaya), mengingat potensi pergerakan di Madiun ini sangat banyak
-
BULOG Komitmen Lakukan Usaha untuk Stabilkan Harga Pangan Manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran, telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan
-
Pastikan Stok Ramadhan dan Lebaran Cukup, Presiden Jokowi Prediksi Harga Beras Turun Jelang Panen Raya Presiden mengatakan stok beras nasional mencukupi terutama untuk menyambut Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2024
-
Sambangi SPKT Polda Jambi, Komisi III DPR RI: Layak Jadi Role Model Gedung baru ini luar biasa. Dihadirkan untuk pelayanan masyarakat. Sudah mendapat apresiasi juga dari Kompolnas. Baru satu-satunya yang ada di tanah air. Bisa menjadi role model (panutan) untuk polda lainnya