Jakarta, MERDEKANEWS --- Anggaran pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia telah menelan dana sebesar Rp 300 sampai Rp 400 triliun pertahun. Seharusnya, ekonomi Indonesia dapat tumbuh. Pada pemerintahan sebelumnya, dengan anggaran rata-rata yang tidak lebih dari Rp 200 triliun, tetapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi.
Hal ini menurut Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak ada skala prioritas.
''Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan sebelumnya, dengan anggaran infrastruktur yang rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi tidak ada skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang dibutuhkan untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia,” tandas Bambang di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Bambang menyebut, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua yang konon katanya pembangunan infrastruktur di Papua termasuk yang terbesar. “Apakah pertumbuhan ekonomi di Papua meningkat tajam,” katanya seolah bertanya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa biasanya dalam infrastruktur yang dibangun satu step ekonomi itu, maka yang akan ditumbuhkan bisa dua hingga tiga step. Terjadi multiflier effect pertumbuhan ekonomi akibat pertambahan infrastruktur.
''Namun kalau kita lihat di Papua yang kabarnya bidang infrastruktur digeber, tetapi jembatan-jembatan yang dibangun kecil sekali manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi di Papua pada tahun 2012 mencapai 14,84 persen, tetapi ketika kita lihat di tahun 2017, pertumbuhan ekonominya hanya 3,7 persen. Ini bukti bahwa ekonomi tidak ditumbuhkan,” ujarnya.
Bambang memaparkan, tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat satu di Asia Tenggara. “Tidak ada pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang lebih dari 6 persen pada saat ekonomi global sedang buruk diseluruh dunia. Tetapi pada kondisi sekarang ini, Indonesia hanya menduduki posisi ke 7 di Asia Tenggara, dibawah Timor Leste dan Papua Nugini,” tegasnya.
(Kinanti Senja)
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten
-
Ditjen Hubdat - Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Tipe A Purboyo Madiun Terminal Tipe A Purboyo nantinya akan dikembangkan lagi dengan melakukan pemisahan jalur ke barat (Jakarta) dan ke Timur (Surabaya), mengingat potensi pergerakan di Madiun ini sangat banyak
-
Sambangi SPKT Polda Jambi, Komisi III DPR RI: Layak Jadi Role Model Gedung baru ini luar biasa. Dihadirkan untuk pelayanan masyarakat. Sudah mendapat apresiasi juga dari Kompolnas. Baru satu-satunya yang ada di tanah air. Bisa menjadi role model (panutan) untuk polda lainnya
-
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Perubahan UU IKN Dibawa ke Rapat Paripurna Ibu kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya dalam mencapai target visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan
-
DPR: OKI Harus Bersatu Melawan Kebrutalan Donald Trump Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengecam tindakan brutal Presiden AS Donald Trump dan sekutunya, karena telah membabi-buta mengembom Suriah atau Ash-Sham.