Jakarta, MERDEKANEWS ---- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kaum perempuan lebih aktif lagi terlibat dalam dunia politik. Sehingga mampu memberikan kontribusi yang siginikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) di ruang kerja pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
''Saat ini masih banyak kaum perempuan yang enggan terjun aktif di dunia politik. Padahal, peran serta kaum perempuan sangat kita butuhkan dalam menyukseskan pembangunan di Indonesia,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.
Bamsoet menegaskan, DPR dan pemerintah sampai hari ini terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan performa kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Di jalur politik misalnya, sudah ada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
''DPR dan pemerintah telah merumuskan dan menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran kaum perempuan. Salah satunya dengan mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Menurut Bamsoet, keterwakilan perempuan di DPR masih sangat minim. Pada pemilu 2014 misalnya, jumlah dan persentase perempuan di DPR RI hanya 17,1 persen atau sekitar 97 perempuan dari 560 anggota dewan. Namun, setelah terjadi beberapa pergantian antar waktu (PAW) hingga awal tahun ini, jumlah persentase perempuan di DPR menjadi 18,2 persen atau 102 dari 560 anggota DPR.
''Pada pemilu legislatif tahun 2019, setiap partai membutuhkan sekitar 450-500 caleg perempuan. Jumlah tersebut dibutuhkan untuk mencukupi 30 persen keterwakilan perempuan dalam calon anggota legislatif. Harus diakui hingga kini masih banyak partai yang kesulitan memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan caleg yang berkualitas,” ujarnya.
Ia berharap dalam Pemilu 2019 mendatang, jumlah perempuan yang berkiprah di dunia politik terus meningkat. Sehingga, diharapkan kesetaraan gender dalam politik bisa segera terwujud.
''Kaum perempuan dan laki-laki harus mampu berdiri sama tinggi dalam urusan politik. Tidak ada yang boleh menjadi sub ordinat satu dengan lainnya. Kesetaraan gender antara kaum perempuan dan laki-laki harus bisa terwujud dalam semua sendi kehidupan. Termasuk di dunia politik,'' pungkasnya.
(Kinanti Senja)
-
Komisi X DPR RI Dorong RUU tentang Bahasa Daerah Dapat Dituntaskan pada Masa Pemerintahan Berikutnya RUU tersebut sebagai komitmen nyata dalam pelindungan dan pengembangan bahasa daerah yang sejalan dengan upaya penyediaan guru bahasa daerah yang kompeten
-
Ditjen Hubdat - Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Tipe A Purboyo Madiun Terminal Tipe A Purboyo nantinya akan dikembangkan lagi dengan melakukan pemisahan jalur ke barat (Jakarta) dan ke Timur (Surabaya), mengingat potensi pergerakan di Madiun ini sangat banyak
-
Sambangi SPKT Polda Jambi, Komisi III DPR RI: Layak Jadi Role Model Gedung baru ini luar biasa. Dihadirkan untuk pelayanan masyarakat. Sudah mendapat apresiasi juga dari Kompolnas. Baru satu-satunya yang ada di tanah air. Bisa menjadi role model (panutan) untuk polda lainnya
-
Komisi II DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Perubahan UU IKN Dibawa ke Rapat Paripurna Ibu kota Nusantara dibangun sebagai bagian dari upaya dalam mencapai target visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan
-
Ujungnya Lahirkan Oligarki Pemilik Modal, Negara Jangan Sampai Terjerumus Praktik Nomor Piro Wani Piro Ujung-ujungnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok pemilik modal